Airlangga Minta Pimpinan Daerah dari Golkar Turun Tangani COVID-19
Pimpinan daerah dari Golkar di Jabar siap all out
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pimpinan Daerah yang berasal dari kader Partai Golkar Jawa Barat kompak menyatakan siap all out menangani pandemi COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Komitmet itu sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Wakil Ketua DPRD Cianjur dari Partai Golkar Deden Nasihin misalnya, mengaku siap mendukung dan melaksanakan segala kebijakan penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat.
“Jadi kebijakan pemerintah pusat tentunya ini harus didukung dan dilaksanakan, diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah agar kebijakan pusat itu bisa dilaksanakan dengan baik bukan hanya untuk bidang kesehatan tetapi dalam rangka pemulihan ekonominya juga,” ujar Denas sapaan akrab Deden Nasihin saat dihubungi wartawan, Kamis (8/7/2021).
1. Cianjur lakukan recofusing anggaran dan memonitor program pusat
Denas mengatakan, dalam perannya sebagai pimpinan DPRD di Kabupaten Cianjur telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendukung penuh penanganan COVID-19 di Cianjur. Salah satunya ada refocusing anggaran.
“Pertama kita ikut mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 itu sejak awal 2020. Yang kedua pada tahun 2021 awal juga kita sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Intinya mendukung dan melakukan kebijakan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur,” kata Denas.
Selain itu, masih dalam kapasistas sebagai pimpinan legislatif, Denas juga telah melakukan monitoring terhadap kegiatan dan program-program penanganan COVID-19 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
“Selain itu sebagai anggota dewan juga ikut memantau dan memonitoring program-program penanganan COVID-19 di setiap instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur,” jelas Denas.
“Intinya pemerintah daerah harus melaksanakan dengan baik dan diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat,” sambungnya.