Ramayana Cirebon Mall Tutup Permanen, 20 Karyawan Kena PHK

2. Disnaker minta hak karyawan terdampak PHK diberikan pesangon

Nasib para pekerja di Kota Cirebon di situasi pandemi COVID-19 ini sebisa mungkin sudah diantisipasi, kata Agus. Kendati demikian, keputusan PHK tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing perusahaan. Pemerintah hanya dapat meminta pemilik perusahaan untuk memberikan hak-hak karyawan seperti pesangon dan hak ketenagakerjaan lainnya.

"Keputusan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian bersama, antara perusahaan dan karyawan. Hak-hak harus diterima oleh karyawan dan sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan," terang Agus.

3. Pemkot Cirebon berupaya meringankan pajak daerah

Sebagai upaya intervensi pemerintah daerah Kota Cirebon terhadap proteksi nasib pekerja dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah setempat memberikan keringanan dan penundaan pajak-pajak daerah yang menjadi kewajiban perusahaan.

Menurut Agus, kebijakan tersebut sedang diupayakan dan dalam pembahasan bersama dengan wali kota untuk menghadapi masa krisis akibat menurunnya aktivitas perekonomian yang dialami perusahaan-perusahaan di daerah.

"Perusahaan yang memberlakukan WFH melakukan penyesuaian pengupahan yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan perusahaan masing-masing. Akan tetapi, diharapkan perusahaan tidak memutus kontrak atau memberlakukan PHK massal bagi karyawannya," ujarnya.