DPR Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Strategis Soal Larangan Umroh
Kemenag diminta beri proteksi jemaah dari wabah Corona
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Cirebon, IDN Times - Kebijakan pemerintah Arab Saudi menutup sementara gelombang umroh dari Indonesia, mendapat respons dari aggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. Dia menyayangkan pembatasan kebijakan tersebut. Menurutnya, umat muslim di Indonesia beribadah umrah di tanah suci sangat tinggi.
Apalagi penutupan tersebut tanpa ada sosialisasi lebih dahulu. Terlebih, ratusan jemaah yang sudah bersiap berangkat, terpaksa batal dan tertahan di Banda Soekarno-Hatta. Bahkan, jemaah yang sudah berada di Arab Saudi pun bakal segera dipulangkan.
"Kami akan minta kepada Kementerian Agama untuk berkoordinasi untuk mengambil langkah strategis dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan terkait masalah ini," ujar Selly saat dihubungi IDN Times, Jumat (28/2).
1. Pastikan jemaah umroh Indonesia terbebas virus corona
Selain itu, anggota DPR RI Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) juga meminta kepada Kemenag untuk berkomunikasi dengan otoritas di Arab Saudi, untuk memastikan bahwa calon jemaah umrah asal Indonesia sudah mendapat proteksi atas penyebaran wabah virus corona.
"Kami ingin Kemenag bisa memberikan kepastian kepada Arab Saudi bahwa calon jemaah Indonesia sudah mendapat proteksi dari Pemerintah Indonesia. Sehingga bisa meyakinkan bahwa jemaah Indonesia aman dari paparan virus corona," kata dia.