Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times – Sidang perdana kasus korupsi yang dilakukan bekas Bupati Cianjur, Irvan Rivano, sebesar Rp6,9 miliar pada Senin (29/4) mengungkap banyak hal. Salah satunya, ketika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan tentang cara Irvan melakukan korupsi.
Tindak korupsi tersebut bisa dibilang dilakukan Irvan dengan cara terang-terangan. Secara tidak langsung, Irvan mengumpulkan 137 kepala sekolah di Cianjur dan memalaki mereka sejumlah uang untuk masuk ke dompet pribadinya pada sebuah hotel di Cianjur.
Apa saja yang dijelaskan Jaksa KPK dalam persidangan?
1. Bermula dari proposal Bappenas
Sebagai seorang bupati, sebenarnya apa yang dilakukan Irvan yang tampak peduli dengan dunia pendidikan sudahlah betul. Ia mengajukan proposal ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) anggaran sebesar Rp945 miliar, dengan peruntukkan dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 137 sekolah di wilayah pemerintahannya.
Setelah diproses, Bappenas hanya menyetujui Rp48 miliar saja untuk tahun anggaran 2018. Informasi itu pun diterima dan dilanjutkan Cecep Sobandi, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Cianjur, kepada Irvan sebagai atasannya.
2. Irvan meminta tolong kakak iparnya
Setelah mendengar informasi dari Cecep, Irvan kemudian menghubungi Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar sekaligus tim suksesnya waktu maju pada bursa pencalonan bupati 2016 silam.
“Terdakwa Irvan kemudian menyampaikan bagu Tubagus Cepy Setpthiady akan menemui Cecep Sobandi untuk berkoordinasi lebih lanjut,” kata Jaksa KPK, ketika membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (29/4).
Maksud koordinasi ialah bahwa Irvan memasang Tubagus sebagai tangan kanannya dalam berbagai urusan terkait duit Bappenas itu. “(Irvan) mengatakan: kalau ada apa-apa nanti ke Tubagus Cepy Septhiady ya,” ujarnya.
3. Tubagus sampaikan pesan Irvan
Mendapat amanah dari Irvan, Tubagus kemudian beranjak menuju Cecep yang telah menerima duit Bappenas. Kepada Cecep, Tubagus mengatakan jika Irvan meminta fulus DAK dipotong untuk keperluang sang bupati.
“Dengan menyebut kalimat: Pak Kadis, saya meminta bantuan dana DAK sebesar 7 persen,” tutur Jaksa KPK. Cecep kemudian menyanggupi permintaan tersebut. Dalam dakwaan, tidak dijelaskan alasan Cecep sewenang-wenang mengizinkan penyunatan duit itu.
4. Cecep melanjutkan permintaan Irvan
Mendapat pesanan dari atasannya, Cecep lantas meminta Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur, Rosidin, untuk memotong 7 persen duit Bappenas yang merupakan hak sekolah. Rosidin kemudian memberi syarat bahwa kepala sekolah yang ingin mencairkan DAK mesti mau dipotong 2 persen sebagai uang muka.
“Sebelum masing-masing kepala sekolah SMP menerima dana tersebut, terlebih dahulu harus menyetorkan sebesar 2 persen sebagai down payment (DP atau uang muka). Sedangkan sisanya 5 persen harus disetorkan setelah dana diterima masing-masing sekolah," kata jaksa.
5. Permintaan bupati disampaikan terang-terangan di hotel
Untuk teknis pengumpulan, kata Jaksa KPK, Rosidin lalu meminta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Cianjur, Budiman; dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Rusidiansyah; untuk mengumpulkan kepala sekolah se-Cianjur di Hotel Signature.
Dalam pertemuan itu, pemimpin pertemuan menyampaikan bahwa Bupati Irvan meminta duit 7 persen dari setiap hak DAK yang diterima sekolah. Singkat cerita, semua pihak yang terlibat pun meminta bagiannya masing-masing. Walhasil, muncul kesepakatan di hotel tersebut bahwa para kepala sekolah mesti menyetorkan 17,5 persen dari DAK yang merupakan hak mereka.
