TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

YLKI: Relaksasi Penggunaan Moda Transportasi Umum Kebijakan Blunder

Penyebaran virus bisa semakin tinggi dengan relaksasi ini

ilustrasi pesawat (IDN Times/Mela Hapsari)
Verified
Debbie sutrisno

Bandung, IDN Times - Guna menahan laju persebaran virus corona, pemerintah telah melarang mudik Lebaran 2020, sejak 24 April melalui Permenhub No. 25/2020. Ini langkah yang patut diapresiasi mengingat persebaran virus corona makin meluas, bahkan epicentrumnya berpotensi pindah ke daerah.

Namun, larangan itu hanya seumur jagung karena Kemenhub merevisi Permenhub No. 25/2020 tersebut yang intinya akan merelaksasi atau melonggarkan larangan penggunaan moda trasnportasi dan akan diberlakukan Kamis (7/5), hari ini.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyayangkan langkah tersebut. Dia menilai kebijakan itu kontra produktif. Bahkan, blunder jika larangan mudik itu direlaksasi apapun cara dan alasannya.

"Ini artinya pemerintah tidak konsisten alias bermain api dengan upaya mengendalikan agar COVID-19 tidak makin mewabah ke daerah daerah" ujar Tulus melalui siaran pers.

1. Sulit mengontrol siapa yang boleh dan tidak menggunakan moda transportasi umum

Tidak ada aktivitas angkutan penumpang di Terminal Harjamukti Kota Cirebon. (IDN Times/Wildan Ibnu)

Relaksasi larangan mudik, berupa pengecualian untuk orang tertentu. Meski demikian, praktik di lapangan akan sulit dikontrol, bahkan sangat berpotensi untuk disalahgunakan.

Tulus menilai relaksasi larangan mudik ini juga tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pada Mei 2020 kurva COVID-19 harus turun,

"Bagaimana mau turun jika kebijakan yang dilakukan tidak sejalan, seperti relaksasi larangan mudik tersebut," kata Tulus.

2. Relaksasi tidak relevan dengan kondisi sekarang yang akan memasuki masa Lebaran

Polisi memeriksa muatan bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yang melintas di perbatasan Bekasi dengan Karawang daerah Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2020). (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Dia pun mengingatkan pemerintah bahwa kurva penyebaran bisa kembali naik jika relaksasi aturan penggunaan moda transportasi tidak dijaga secara benar. Karena sejauh ini banyak warga yang masih berupaya mudik dengan berbagai cara.

"Ingat, saat ini curva Covid-19 sedang menuju puncak. Sungguh tidak relevan merelaksasi larangan mudik Lebaran. Relaksasi akan relevan jika kurva sudah menurun, itu pun harus ekstra hati-hati," paparnya.

Baca Juga: Kemenhub Bakal Izinkan Mudik untuk Kebutuhan Penting dan Mendesak

Baca Juga: Daerah Kebingungan Hadapi Kebijakan Pusat dalam Menghadapi COVID-19

Topik:
ylki
transportasi
Menhub
larangan mudik
psbb
Berita Terkini Lainnya

Klinik Inggit Garnasih Resmi Beroperasi, Pembangunan Telan Biaya Rp7 M

Bank Emok Cekik Warga Jabar, Ridwan Kamil Ajak Hijrah ke Kredit Mesra

Pemprov Jabar Siap Lawan Bang Emok dengan Kredit Mesra

Pengendara Motor di Bandung Tewas Jadi Korban Tabrak Lari

Pemprov Jabar Berhasil Turunan Angka Stunting Empat Persen

Bank Indonesia Minta Petani Jabar Tingkatkan Kembali Produktivitasnya 

Umuh Muchtar: Sudah Ada Empat Kandidat Pelatih Asing untuk Persib

HUT ke-133, Bio Farma dan PFI Gelar Lomba Foto dan Video Kreatif

Disdik Jabar Buka Data Soal 4.791 Peserta PPDB Didiskualifikasi

Mengapa Patung Garuda IKN Pakai Bahan Kuningan? Ini Alasannya