Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memaksimalkan alat rapid test lokal buatan tim dari Unpad dan ITB untuk lakukan tes massal nampaknya masih harus menunggu. Sebab, hingga sekarang validasi alat tersebut belum rampung.
"Belum, nanti saya coba tanyakan," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditemui di Gedung DPRD, Selasa (14/7/2020).
1. Sudah mulai diproduksi meski belum selesai validasinya
IDN Times/Debbie Sutrisno Dia mengatakan, meski validasi alat ini belum selesai, tapi produksi rapid test ini tetap dilakukan. Bahkan, alat ini juga sudah mulai dibungkus agar mampu segera disebarkan ke berbagai kabupaten kota.
"Jadi proses uji klinisnya berbarengan dengan produksinya juga," ujar Emil.
2. Jokowi minta testing di tujuh daerah di masifkan
Pedagang Pasar Keputran di-rapid test. Dok. Humas Pemkot Surabaya Presiden Joko "Jokowi" Widodo menginstruksikan agar testing, tracing, dan treatment (3T) di tujuh provinsi dilakukan secara masif. Tujuh daerah ini menjadi prioritas dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menjadi fokus dalam 3T yang diinstruksikan Jokowi dalam penanganan COVID-19.
"Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment ini di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Papua," ujar Jokowi saat rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2020).
3. Jokowi ingin tes PCR ditingkatkan hingga 30 ribu per hari
Presiden Jokowi bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara pada Senin, (14/7/2020) (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Jokowi meminta agar tes masif harus lebih ditingkatkan. Dia mengatakan jumlah alat tes PCR dan juga laboratorium juga harus ditingkatkan, terutama untuk daerah.
"Plus mobile lab PCR yang kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai 30 ribu dan tracing penelusuran untuk ODP maupun PDP dan kemudian memberikan isolasi mandiri," kata Jokowi.
Baca Juga: Upaya Tes Massal COVID-19 di Pesantren Sulit karena Keterbatasan Alat
Baca Juga: Denda Rp100 Ribu bagi yang Tak Pakai Masker Dianggap Lemah Hukum
