TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pengamat: Pemda Harus Cerdas Alihkan Anggaran Untuk Penanganan COVID

Pemprov Jabar alihkan dana Rp140 T untuk kedaruratan

Ilustrasi menerima uang tunai. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Bandung, IDN Times - Pemerintah daerah harus cerdik dalam penggunaan anggaran yang selama ini digunakan untuk infrastruktur ke penanganan COVID-19. Masyarakat harus menjadi target paling utama pemerintah dalam penggunaan dana yang dimilki.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Ina Primiana mengatakan sudah 1,5 tahun Indonesia menghadapi pandemik COVID-19, tapi ternyata ada gelombang kedua terjadi di luar dugaan banyak pihak.

Saat gelombang pertama, anggaran daerah banyak mengalami refocusing untuk menangani dampak pandemi. Dan gelombang kedua terjadi di saat kondisi anggaran belum sepenuhnya baik.

“Saat ini, ada kekurangan oksigen dan penderita tambah banyak tapi perlu bantuan obat, jadi (anggaran infrastruktur dialihkan) itu satu keputusan yang sangat baik,” katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (7/7/2021).

1. Dana pembangunan infrastruktur bisa dicari lagi

Ilustrasi infrastruktur (IDN Times/Arief Rahmat)

Ina pun mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan sejumlah daerah seperti Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang berani untuk melakukan recofusing (peralihan kebutuhan anggaran) untuk kepentingan masyarakat di kala pandemik.

Terlebih daerah tidak mungkin lagi meminta bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. Kebijakan ini menurutnya potret kemampuan pemimpin daerah yang mampu melihat urgensi dari situasi yang terjadi dan anggaran yang tersedia.

“Masih ada dana bisa dialihkan, nanti untuk infrastruktur bisa dicari kembali, kalau engga ini (urusannya) nyawa ,” katanya.

2. Langkah Pemprov Jabar bisa ditiru daerah lain

Ilustrasi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Ina menuturkan, keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menghentikan sejumlah proyek infrastruktur patut diapresiasi. Keputusan seprti ini belum tentu bisa ditiru oleh para kepala daerah lain karena masing-masing provinsi melihat urgensi dan kondisi yang berbeda.

“Provinsi lain misalnya uang masih ada nggak perlu ngikut juga, karena Jawa Barat rakyatnya lebih banyak, tingkat terpaparnya tertinggi kedua, jadi [Ridwan Kamil] melihat itu urgensitasnya, belum tentu sama untuk daerah lain, karena mereka tidak memiliki kebijakan yang sama,” papar dia.

Ina pun berharap kepala daerah lain bisa berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cerdas di masa darurat, termasuk soal pengalokasian anggaran di tengah terus melonjaknya angka kasus positif dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen dan obat-obatan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad ini tetap mengingatkan agar pergeseran anggaran infrastruktur harus dicari pula solusinya mengingat keputusan ini berdampak ini proyek ini bisa menyerap banyak pekerja.

Baca Juga: 2 Jenis Obat untuk COVID-19 yang Diizinkan BPOM, Tak Ada Ivermectin

Baca Juga: Krisis Oksigen, Wali Kota Bandung Pastikan Suplai ke Rumah Sakit Aman

Berita Terkini Lainnya