Pemprov Jabar Berharap Lahan SBLA Wyata Guna Milik Kemensos Dihibahkan
Gubernur Ridwan Kamil berencana bertemu dengan Mensos
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Dodo Suhendar berharap lahan di Wyata Guna yang digunakan untuk sekolah luar biasa (SLB) A Negeri Kota Bandung bisa dihibahkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ke pemerintah daerah. Dengan demikian, SLBA yang ada di Wyata Guna bisa tetap ada untuk digunakan belajar para penyandang disabilitas netra.
"Intinya Gubernur ingin proses belajar mengajar jangan sampai terganggu," ujar Dodo, Selasa (20/8).
Dodo menuturkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya bisa berbagi peran dalam Wyata Guna. Pembagian ini di mana Kementerian Sosial bisa membangun balai rehabilitasi standar internasional, sedangkan SLBA yang ada di dalamnya kemudian berada di bawah naungan Pemprov Jabar.
"Jadi jangan semuanya (lahan) dibangun. Kenapa tidak dalam satu kompleks ada dua kepemilikan," kata dia.
1. Sama-sama memberikan pelayanan
Menurut Dodo selama ini pemerintah daerah tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada penghuni Wyata Guna maupun siswa yang ada di SLBA. Sebab, saat lahan ini dimiliki Kemensos seluruhnya, bantuan dana untuk perbaikan SLBA sulit masuk.
"Kalau sekarang kan mau bangun ga bisa karena milik orang lain, tapi masa dibiarkan," ujarnya.
Baca Juga: Pengelola Wyata Guna: Tak Ada Pemaksaan Terhadap Penerima Manfaat
Baca Juga: Perubahan Bentuk Wyata Guna akan Menghilangkan SLB A Bagi Tunanetra