TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bangunan Sekolah Ambruk, Siswa SDN di KBB Terpaksa MPLS di Lapangan

Bangunan sekolah ambruk karena pergerakan tanah

(Dok/Istimewa)

Bandung Barat, IDN Times - Puluhan siswa SDN 1 Babakan Talang, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat masih terkatung-katung usai bangunan sekolah mereka ambruk karena pergerakan tanah. Bahkan, para siswa disebut melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sebuah lapangan.

Ketua Komite SD Negeri 1 Babakantalang, Asep Nurul Hikmat mengatakan, KBM hari pertama siswa dilakukan di area lapangan tanpa kelas darurat seperti tenda. Hal ini dipicu keluhan orang tua siswa yang keberatan jika siswa harus bersekolah di SDN 2 Babakan Talang dan SDN Sukamanah.

"Hari pertama ini siswa terpaksa belajar di Lapangan Gombong yang jaraknya lebih dekat dengan domisili siswa. Selama ini pemerintah mengalihkan KBM di dua sekolah yang jaraknya cukup jauh dan dirasa memberatkan orang tua," kata Asep saat dihubungi, Senin (15/7/2024).

1. Orang tua siswa keberatan sekolah jauh dari pemukiman

Seperti diketahui bencana pergerakan tanah pada Februari 2024 menyebabkan seluruh bangunan sekolah ambruk akibat bencana tersebut sehingga ruangan kelas tak bisa dipakai. Untuk sementara, sebanyak 90 siswa SD ini menempati 5 ruang kelas kosong milik MTs Al-Ikhlas, dengan jaminan bahwa pemerintah akan relokasi bangunan sekolah serta pemukiman warga maksimal dalam waktu dua bulan.

Asep Nurul menjelaskan, setelah bangunan dulu terdampak bencana dan tidak dapat digunakan pemerintah setempat mengalihkan KMB ke fasilitas sekolah yang jaraknya cukup jauh. Setidaknya siswa harus berjalan kaki selama 30 menit atau lebih singkat jika diantar menggunakan kendaraan pribadi.

"Tetapi tidak semua orang tua bisa mengantar anaknya pakai motor, sementara berjalan kaki sudah dijalani selama lebih dari 6 bulan selama peralihan dan ini dirasa memberatkan," ujarnya.

2. Belum temukan lahan untuk relokasi sekolah

Kepala Desa Cibedug Engkus Kustendi mengatakan pemerintaha desa sudah berupaya maksimal untuk relokasi rumah dan fasilitas umum bagi warga terdampak bencana pergerakan tanah. Namun, rumitnya birokrasi dan persyaratan administrasi mengakibatkan proses relokasi masih jalan di tempat. Padahal, biasa pembangunan rumah dan fasilitas sosial rencangnanya bakal ditanggung oleh pemerintah pusat melalui BNPB.

"Saya sudah ajukan beberapa kali soal lahan untuk relokasi, tapi gagal lagi karena banyak prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi. Akhirnya sampai sekarang belum ada kemajuan, termasuk relokasi sekolah," jelasnya.

Berita Terkini Lainnya