TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

Pelanggaran Zona KBU di KBB Bakal Dirampungkan dengan Duduk Bersama

Eksekutif dan Legislatif KBB sepakat untuk duduk bersama

Kegiatan proyek pembangunan perumahan di KBU. (IDN Times/Bagus F)
Verified
Bagus F

Bandung Barat, IDN Times - Instruksi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk menghentikan sementara proyek perumahan yang melanggar zona Kawasan Bandung Utara (KBU) di Pramestha Resort Town, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat disambut baik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB.

Ketua DPRD KBB, Rismanto menyarankan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara segera menindaklanjuti instruksi Gubernu untuk segera menghentikan proyek Pramestha Resort Town itu.

1. Sebelum ambil tindakan, harus duduk bersama dulu

Pixabay/geralt

Menurut Rismanto dalam tahapan penghentian proyek, harus dilakukan dengan cara duduk bersama terlebih dahulu, kemudian Bupati melakukan konfirmasi ke Gubernur terkait poin pelanggaran proyek itu seperti yang tertuang dalam surat instruksi Gubernur.

"Benar atau tidaknya (ada pelanggaran) harus dikonfirmasi lagi ke perangkat daerah, baik itu di DLH, perizinan maupun PUPR," ujar Rismanto saat ditemui, Rabu (15/1).

2. Duduk bersama untuk menyamakan persepsi

IDN Times/Bagus F

Selain itu, agar permasalahan ini bisa segera selesai, Rismanto mengatakan, pihak dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lebih baik melakukan konsultasi ke pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana pemberhentian proyek tersebut.

Langkah seperti itu, kata Rismanto perlu dilakukan Bupati untuk menyamakan persepsi, sehingga solusinya bisa dengan cara membicarakan secara khusus terkait pembangunan proyek tersebut.

"Ini bagus bisa dijadikan pelajaran dengan adanya permasalahan ini dan kedepannya bisa saling memperbaiki implementasi, terutama yang menyangkut KBU," ujar Rismanto.

3. Instruksi Gubernur harus ditindaklanjut

Dok.Humas Jabar

Rismanto menegaskan, pemerintah daerah harus turut serta tegas menegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

"Jadi (bupati) harus menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan pak Gubernur dalam surat instruksinya," pungkasnya.

Topik:
kawasan bandung utara
KBU
pembangunan ilegal
Kabupaten Bandung Barat
Berita Terkini Lainnya

150 Ribu Guru Ngaji di Jawa Barat Dapat Jaminan Sosial

Disdik Jabar Bakal Selidiki Dugaan Sindikat Pemalsuan KK PPDB 2023

PJ Gubernur Jabar Harus Mampu Lakukan Langkah Percepatan Pembangunan

DPRD Pastikan 3 Nama Pj Gubernur Jabar Bukan Titipan 

Asep Nana Mulyana Disebut Berpeluang Besar Jadi Pj Gubernur Jabar

Intip Rekam Jejak Tiga Calon Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil

Prakiraan Cuaca Hari Ini 3 Agustus 2023, Sebagian Kabupaten Bandung Bakal Berawan Sepanjang Hari

Cuaca Hari Ini 3 Agustus 2023: Tasikmalaya Berawan Siang dan Sore Hari

Prakiraan Cuaca Hari Ini 3 Agustus 2023, Sebagian Kota Bandung Bakal Berawan Sepanjang Hari

Hindari Kekerasan Seksual, Grab Latih Mitra Pengemudinya di Bandung