TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wakil Wali Kota Bandung Ingin Program Kemiskinan Tepat Sasaran

Jangan ada intervensi program kemiskinan!

IDN Times/Yogi Pasha

Bandung, IDN Times - Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mendorong instansi di Kota Bandung untuk tidak mengintervensi program-program penanganan kemiskinan. Apa lagi pengerjaan yang dilakukan tidak tepat sasaran.

Pria yang akrab disapa Yana itu menuturkan, instansi yang menangani program-program kemiskinan Kota Bandung harus menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Sebab hal tersebut demi menekan angka kemiskinan di Kota Bandung.

"Jangan sampai salah treatment, malah gak nyelesein dan gak mengurangi kemiskinan," ujar Yana saat ditemui usai rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (13/11).

1. Bantuan tepat sasaran jangan asal-asalan

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Yana menjelaskan, saat ini jumlah penduduk miskin dan sangat miskin di Bandung kurang lebih terdapat 400 ribu jiwa atau sama dengan 79 ribu Kepala Keluarga (KK). Untuk kategori penduduk yang hampir miskin dan rentan miskin relatif tidak terlalu banyak. Sehingga bantuan yang diberikan pun harus tepat sasaran dan tidak asal-asalan.

"Ada kategori penduduk sangat miskin karena sakit, jadi dia harus berobat cuci darah. Kalau dikasih beras kan itu bukan solusi. Dia butuh kesehatan agar meringankan," ungkapnya.

2. Upaya menurunkan kemiskinan tidak bisa dianggap enteng

IDN Times/Azzis Zulkhairil

Yana menambahkan, Instansi terkait yang menangani masalah kemiskinan harus serius dan benar. Jika semua program dilakukan secara benar, dipercayainya bisa mengurangi angka kemiskinan.

"Presentase kemiskinan bukan menjadi masalahnya. Melainkan penanganannya harus tepat sasaran," katanya.

3. BDT tampung program kemiskinan

IDN Times/Azzis Zulkhairil

Lebih lanjut, Yana mengatakan, Kota Bandung saat ini sudah memiliki Basis Data Terpadu (BDT), sehingga BDT diharapkannya bisa lebih jelas melihat program kemiskinan, dan BDT bisa melihat data program kemiskinan hingga tingkat kecamatan.

"Program penanganan kemiskinan kebijakan ada di pusat, provinsi dan Bapedda serta Bappenas. Semua tertampung di BDT, agar treatmentnya kena dan terpenting kena sasaran," tuturnya.

Berita Terkini Lainnya