TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

15 Daerah Blank Spot PPDB, DPRD Jabar: Masalah Klasik Terulang Kembali

DPRD minta gubernur Jabar pikirkan masalah klasik ini

(Ilustrasi). Siswa dan wali murid berkonsultasi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mengkritik soal adanya 212 kecamatan di 15 daerah masuk dalam ketegori blank spot zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMAN/SMKN dan sederajat 2021.

Blank spot PPDB ini diartikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar adalah sebuah tempat atau daerah yang ditinggali oleh calon murid yang tidak tersentuh zonasi PPDB dan di daerah tersebut tidak terdapat sekolah negeri.

1. Keputusan ini harusnya dipikirkan Gubernur Jabar

Siswa dan wali murid berkonsultasi dengan petugas pusat layanan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA 7 Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/7/2019). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Abdul Hadi Wijaya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi PKS mengatakan, persoalan ketersediaan sekolah sangat mendasar untuk PPDB. Hal ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, DPRD Jabar sudah sering menyampaikan persoalan ini dalam beberapa pertemuan.

"Jadi jangan kaget ada wilayah blank spot. Setiap tahun terulang. Ini masalah kalsik diulangi. Pembangunan sekolah memang politikal will Gubernur Jabar, karena semua sektor di bawah beliau," ujar Abdul saat dihubungi, Senin (7/6/2021).

2. Pemprov Jabar diminta mencari solusi konkret

Suasana PPDB 2020 di Lebak di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Pembangunan sekolah memang membutuhkan waktu panjang dan ketersediaan anggaran yang tinggi. Abdul bilang, solusi untuk persoalan ini harusnya bisa mulai dilakukan oleh Pemprov Jabar.

"Jadi ini dilema dan kami minta pemprov lakukan inovasi. RPJMD juga kami berikan catatan lagi. Bereskan dahulu yang paling urgen," katanya.

3. DPRD sebut Disdik Jabar tidak fokus dengan masalah ini

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Selama beberapa pertemuan dengan DPRD Jabar, Disdik Jabar selalu tidak memperhatikan persoalan ini. Menurutnya, jangan sampai persoalan yang terjadi terus berulang dan tidak memberikan solusi konkret.

"Saat rapat banyak alasan yang kami dengar, bilang recofusing, tahun lalu recofusing. Sekarang tahap dua. Jadi lengkap alasan itu, dan buat ini tidak maju. Padahal ini mendasar," kata dia.

Baca Juga: PPDB Jabar Dimulai 7 Juni, Terapkan Protokol Kesehatan COVID-19

Baca Juga: Sekolah Swasta di Jabar Bakal Diikutsertakan Dalam PPDB 2021

Berita Terkini Lainnya