Terbukti Melanggar, Hamdan Zoelva Minta Bawaslu Berani Gugurkan Paslon

2. Hamdan menggunakan Pasal 73 Ayat 4

Dalam proses persidangan, Hamdan yang dihadirkan sebagai saksi ahli menjelaskan ganjaran bagi pemberi dan penerima politik uang, yakni Pasal 73 Ayat 4.

Regulasi itu berbunyi: "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung”.

3. Bawaslu diminta adil dan merujuk fakta persidangan

Bagi Hamdan, peristiwa ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni subjek yang melakukan pelanggaran dan persoalan keadilan dan kesetaraan. Pelanggaran yang dilakukan petahana dalam mendukung salah satu pihak, masuk dalam sanksi pembatalan pemilu.

“Kasus pelanggaran TSM adalah kewenangan Bawaslu untuk dapat memutuskan. Jika terbukti ada pelanggaran TSM yang dilakukan oleh salah satu paslon, maka Bawaslu berhak untuk mendiskualifikasi paslon tersebut”, ujar Hamdan dalam keterangan yang diterima pada Selasa (26/1/2021).

Kasus pelanggaran TSM yang dilakukan Eva-Deddy pada Pilkada Kota Bandar Lampung masih berlanjut karena Paslon nomor urut 03 melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung (MA). Hamdan berharap agar putusan hakim di MA nanti harus adil dan berdasarkan pada fakta juga bukti-bukti persidangan.