Pembatalan Kegiatan Anies Baswedan di GIM Dianggap Penjegalan
Pemprov Jabar dinilai tebang pilih melakukan pembatalan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun menilai pembatalan kegiatan bersama Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) merupakan penjegalan. Sikap pembatalan ini dinilai mencederai demokrasi.
Andreas Marbun mengatakan, Pj Gubernur Bey Machmudin harus konsisten soal larangan kegiatan politik di fasilitas publik di bawah kewenangan Pemprov Jawa Barat.
"Kami mempertanyakan Pj Gubernur Jawa Barat yang pernah menjadi Kabiro Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, kenapa orang lain boleh menggunakan fasilitas publik sedangkan kami tidak boleh?" ujar Andreas, Senin (9/10/2023).
1. GIM merupakan ruang publik
Andreas menjelaskan, pada tanggal yang sama, Minggu (8/10/2023) anak Presiden Joko "Jokowi" Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, diizinkan memakai Sport Jabar Arcamanik di Kota Bandung untuk bertemu relawan.
"Gedung Indonesia Menggugat, selayaknya situs bersejarah, adalah ruang publik di mana publik bisa berkegiatan, berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi," ungkapnya.
Baca Juga: Berkunjung ke KBB, Anies Baswedan Dapat Wejangan Khusus dari Ulama
Baca Juga: Sapa Warga KBB, Anies Baswedan Singgung Soal Banyakanya Gangguan