Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Dok. Humas Pemkot Bandung)
Ia mengaku sudah beberapa kali datang dan menegur para pelanggar tersebut. Namun, dia tidak ingin penyelesaian masalah kota bergantung pada dirinya yang harus turun langsung setiap kali terjadi pelanggaran.
"Kalau saya terus yang turun di situ, enggak. Saya jadi tukang parkir, terjadi di balik kota," kata dia.
Farhan menilai persoalan tersebut seharusnya dapat dicegah oleh perangkat Pemkot Bandung, khususnya bagian parkir pada Dinas Perhubungan. Menurut dia, wali kota tidak seharusnya menjadi orang yang harus berulang kali turun tangan mengawasi titik parkir bermasalah.
"Harusnya dari Dinas Perhubungan bagian parkir bisa mencegah itu terulang. Kumaha weh carana (gimana caranya), Itu masih gagal," jelasnya.
Karena itu, Farhan mengaku hingga kini masih mencari figur yang benar-benar memahami bagaimana mengelola persoalan parkir di Kota Bandung.
"Saya belum menemukan jagoan parkir yang top di Kota Bandung," katanya.
Lebih lanjut, Farhan menyebut persoalan parkir sebagai salah satu dari sejumlah sektor yang menurutnya paling sulit dibenahi di Kota Bandung. Ia mengatakan setidaknya ada empat sektor yang masih menjadi tantangan besar, yakni parkir, penerangan jalan umum (PJU), sarana-prasarana dan keselamatan jalan, serta lingkungan hidup.
Untuk PJU, Farhan mengaku sudah mulai menemukan sosok yang dinilai tepat. Begitu pula untuk urusan sarana-prasarana dan keselamatan jalan.
Sementara sektor lingkungan hidup masih memiliki pekerjaan rumah mulai dari kualitas udara dan air, ruang terbuka hijau, hingga pengelolaan sampah.
"Ini empat hal yang paling sulit yang memang kita kelola bersama," katanya.