Bandung, IDN Times - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM) melakukan aksi di halaman depan Gedung Sate, Senin (11/4/2022). Mereka menyampaikan delapan tuntutan pada pemerintah, salah satunya menolak jabatan presiden tiga periode.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi datang ke halaman depan Gedung Sate tepat pukul 13:00 WIB. Setelah itu, mereka melakukan orasi dengan pengeras suara dengan saling bergantian satu sama lain.
Agung Andrian, Juru Bicara AMJM mengatakan, Indonesia di tengah kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tengah dalam kondisi tidak baik-baik saja beberapa keputusan sangat membebankan rakyat. Setidaknya ada delapan tuntutan yang perlu dialamatkan pada pemerintah.
"Tuntutan pertama yaitu menolak penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode dibahas oleh DPR/MPR RI dalam amandemen ataupun UU," ujar Agung di Gedung Sate.
Menurutnya, argumen penundaan pemilu karena alasan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, kepuasan kinerja, dan aspirasi segelintir pelaku ekonomi sangat tidak masuk akal. Apalagi, hal itu tidak dibenarkan dalam amanah konstitusi yang terkandung dalam amandemen 1 Pasal 7 UUD 1945.
"Jika penundaan pemilu ini sampai dibahas di meja DPR RI dan MPR RI untuk diubah, maka kita pastikan bahwa demokrasi Indonesia dibegal oleh oligarki," ungkapnya.
Selain itu, AMJM juga meminta pemerintah turunkan kenaikan Pajak PPN/PPH/PBB dan harga BBM yang merugikan rakyat. Menurutnya, naiknya harga BBM jenis Pertamax dan kanaikan pajak PPN 11 persen menyebabkan harga-harga bahan pokok melonjak.
"Bahkan, yang menjadi kekhawatiran adalah nilai subsidi atas Pertalite akan dicabut. Hal itu memungkinkan menimbang defisit APBN tahunan dan alokasi belanja negara yang terfokus pada proyek IKN," ucapnya.
AMJM pun mendesak Kapolri agar meminta anggota kepolisian untuk tidak bertindak represif dan agresif dalam pengendalian massa serta. Jika terjadi pelanggaran oleh polisi, mereka berharap Kapolri dapat mengadilinya karena melanggar aturan HAM. Menurutnya, hal ini harus diselesaikan dengan baik.
Di sisi lain, ada pula tuntutan pada pemerintah untuk segera memperbaiki segara tata niaga produk barang dan jasa di indonesia. Tujuannya, tak lain agar harga-harga di pasaran sesuai dengan kemampuan masyarakat.
"Tegakkan Reforma Agraria Sejati dengan distribusi lahan untuk rakyat. Berikan hak pendidikan untuk mahasiswa belajar tatap muka dan Kawal penyusunan RUU Sisdiknas," kata dia.