Tes Urine Anggota DPRD Purwakarta Pengguna Sabu Kok Jadi Negatif?

Anggota DPRD Purwakarta dan dua rekannya itu diserahkan oleh Kepolisian Resor Purwakarta setelah kepergok tengah mengonsumsi sabu beberapa waktu sebelumnya. Seperti diberitakan sebelumnya, mereka akan menjalani rehabilitasi narkoba di BNNK Karawang.

Dea mengakui setiap penyalah guna narkoba yang menjalani rehabilitasi rawat jalan memang diharuskan menjalani tes urine di setiap pertemuan. “Kita pantau apakah dalam rawat jalan ini yang bersangkutan masih menggunakan (narkoba) atau tidak,” katanya.

Menurut hasil asesmen BNNK Karawang, pelaku yang merupakan anggota dewan itu diduga baru pertama kali mengonsumi sabu. Yakni, kemungkinan pada saat penggerebekan yang dilakukan jajaran Polres Purwakarta.

“Kalau rekreasional itu karena coba-coba. Yang anggota DPRD itu mungkin terpengaruhi dan baru coba-coba di situ” ujar Dea. Adapun, pengaruh narkoba dalam tubuh seseorang biasanya bertahan selama beberapa hari tergantung kondisi masing-masing individu.

BNNK Karawang disebut bisa mengetahui sejak kapan seseorang mulai mengonsumsi narkoba. Salah satunya, dengan melakukan uji laboratorium pada rambut seseorang yang diduga mengonsumsi narkoba.

“Penggunaan terakhir tujuh bulan yang lalu, misalkan. Itu masih bisa terdeteksi,” kata Dea. Namun, ia menilai tes rambut tidak diperlukan untuk kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat anggota DPRD Purwakarta.

Dea beralasan, tes rambut adalah jalan terakhir sedangkan kasus kali ini hanya memerlukan tes urine. Hasil tes tersebut bahkan bisa menjadi dasar hukum untuk menentukan tindakan petugas terhadap pelaku.

Lebih lanjut, Dea menjelaskan tindakan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba sesuai dengan surat keputusan bersama instansi terkait di tingkat pusat. Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi penambahan lembaga pemasyarakatan yang saat ini sudah kelebihan kapasitas.

“Kalau nanti mereka (pengguna narkoba) dimasukkan ke lapas itu nanti malah over kapasitas. Belum lagi apakah keluarnya (dari lapas) akan turun atau malah meningkat penggunaannya. Sehingga, ada hak-hak yang harus dipenuhi untuk mereka,” tutur Dea.