Sembilan Kabupaten/Kota di Jabar Belum Serahkan Rekap Suara Pemilu

06 Mei 2019, 16:05 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai mendapatkan sejumlah data terkait dengan pemilihan presiden dan wakilnya (Pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019. Dari 27 kabupaten/kota, tinggal sembilan daerah yang belum menyerahkannya.

Komisioner KPU Jabar Endun Abdul Haq mengatakan, rekapitulasi surat suara tingkat kabupaten harus segera diselesaikan, mengingat KPU Jawa Barat menargetkan pada Selasa (7/5) sudah rampung.

"Kami masih menunggu sampai besok, khusus untuk sembilan KPU kabupaten/kota lagi agar segera melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara," kata Endun di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (6/5).

1. Rekapitulasi KPU Jabar dimulai lusa

IDN Times/Debbie Sutrisno

Endun mengatakan, batas pengumpulan rekap tersebut berdasarkan target KPU Jawa Barat yang akan mengadakan R rekapitulasi tingkat Provinsi mulai pada Rabu (8/5). Sehingga kabupaten/kota diharuskan cepat selesai sebelum pleno KPU Jawa Barat.

"Persiapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Insya Allah kami menetapkan Rabu (8/5) sampai dengan Sabtu (11/5),"ungkapnya.

Sampai saat ini KPU Jawa Barat beserta komisioner telah melakukan koordinasi Supervisi Asistensi (KSA) kepada sembilan kabupaten/kota agar melaksanakan pleno rekap sampai dengan besok.

"Sembilan ini memang ada potensi melebihi waktu, tapi kita pastikan sebenarnya empat daerah sudah selesai. Kemudian sisanya akan kita supervisi agar pelaksanaan rekap bisa selesai besok," kata dia.

2. Persiapan teknik rekapitulasi tengah dilakukan

IDN Times/Prayugo Utomo

Endun menuturkan, saat ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah persiapan teknis untuk pelaksanaan rekapitulasi surat suara, seperti persiapan tata ruang, tempat, dan beberapa kordinasi dengan pemangku kepentingan.

"Selain itu, kami juga sudah koordinasi dengan aparat keamanan. Ini untuk kelancaran teknis di lapangan.

KPU Jawa Barat, dikatakan Endun, sudah mempersiapkan langkah simulasi menjelang rekapitulasi dan pleno pada Rabu (8/5) nanti, di mana akan dipraktikan semua langkah administratif pada pleno.

"Simulasi rekapitulasi besok memang kita akan menghitung terkait dengan mekanisme pembacaan oleh KPU Kabupaten/ Kota. Termasuk juga mengukur waktu," papar Endun.

dia menambahkan, sehubungan bertepatan dengan bulan suci ramadan, saat pleno nanti akan ada pembagian waktu, di mana hanya akan dibatasi dari siang hari, sedangkan di malam hari tidak ada agenda.

"Karena rekap di bulan suci ramadan kami melakukan rekapitulasi pada pukul 08 : 00 WIB sampai 17:00 WIB, sedangkan malam harinya fokus untuk rutinitas ramadan,"pungkasnya.

3. Perhitungan Pilpres Jokowi-Ma'ruf masih unggul

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Data suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (6/5) pukul 08:15 WIB, sudah mencapai 67,68 persen.

Menurut laman resmi KPU, total suara sementara yang masuk itu berasal dari 550.534 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin masih memimpin. Berapa selisih suara di antara kedua paslon?

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 56,31 persen suara atau sebanyak 58.396.785 suara. Sementara, paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraup 43,69 persen atau 45.309.430 suara. Selisih suara keduanya cukup jauh, yakni terpaut 13.087.355 suara.

4. Data Situng bukan hasil resmi rekapitulasi suara

IDN Times/Hendra Simanjuntak

Data yang dimasukkan ke Situng adalah data formulir C1 atau hasil penghitungan tiap TPS yang dipindai dan diunggah ke sistem.

Penghitungan suara pada Situng seringkali disebut dengan real count KPU dan merupakan bentuk transparansi bagi masyarakat untuk turut memantau hasil Pemilu 2019.

Namun, data Situng bukan hasil resmi karena penetapan rekapitulasi suara akhir tetap dilakukan berdasarkan penghitungan manual berjenjang dari kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kemudian nasional.