Sebanyak Enam Pelaku Usaha di Kota Bandung Melanggar PSBB Proporsional

Terkait sanksi, Idris mengatakan, enam pelaku usaha yang melanggar peraturan PSBB Proporsional diberikan sanksi berdasarkan pelanggaran Perda masing-masing. Seperti ada yang disanksi harus setor kas daerah dan Tipiring.

"Pelanggaran PSBB dikaitkan dengan pelanggaran Perda-nya berupa (denda) penyetoran uang ke kas daerah itu ada enam. Satunya Tipiring," ungkapnya.

Idris mengungkapkan, untuk satu kasus yang masuk Tipiring yakni kasus tempat usaha menjual minuman mengandung alkohol. Tempat usaha tersebut juga dinilai melanggar jam operasional PSBB Proporsional. Namun, sayangnya ia tidak menjelaskan secara rinci tempat usaha tersebut berupa cafe atau restoran.

"Dia melakukan pelanggaran menjual minol. Kemarin hari Jumat (19/6) kita sidang Tipiring-kan terkait pelanggaran itu, tempat tersebut juga melanggar jam operasional," katanya.

Sanksi tersebut sebetulnya sudah disosialisasikan dan para pelaku usaha seharusnya mengoperasikan tempat usahanya berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Ia menambahkan, sampai saat ini kasus Tipiring dari pelanggar PSBB baru satu, sedangkan sisanya non yustisial.

"Yang yustisi Tipiring itu satu saja, kalau yang bersifat non yustisial ada beberapa sisanya lah ya," jelasnya.

Lebih lanjut, Idris mengatakan, untuk tempat usaha yang sudah diberikan kelonggaran namun tetap tidak patuhi Perwal PSBB Proporsional, Satpol PP Bandung tidak segan untuk berikan tindak tegas, apalagi yang sebelumnya sudah dinyatakan melanggar.

"Kalau bandel lagi, kita panggil, kita periksa dan kita akan rekomendasikan untuk pembekuan izin. Bahkan bisa sampai pencabutan izin," kata dia.