Ridwan Kamil Berencana Pindah Kantor ke Kota Depok Pekan Depan

Menurutnya, kemungkinan untuk bekerja sementara dari Depok akan dimulai pekan depan. Dalam pekerjaan ini dia pun akan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Bodebek.

"Jadi itu adalah bagian dari komitmen gugus tugas khususnya gubernur untuk bisa secara aktif fokus di Bodebek. Saya putuskan di Bodebeknya kami memantau dari Depok," katanya.

Dia berharap langkah tersebut dapat menyemangati gugus tugas di Bodebek khususnya agar sumbangan 70 persen itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Menurut Emil, kebijakan untuk bekerja di luar Kota Bandung yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tidak akan dilakukan sendiri. Rencananya Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi pun akan bekerja di daerah Bodebek yang mayoritas masuk dalam kategori zona merah.

Contoh di Kota Bogor, lanjut dia, sekarang Wakapolda berkantor di sana, ditugaskan Kapolda untuk memastikan kota Bogor turun dari zona merah.

"Jadi sebenarnya Gubernur berkantor sehari dua hari di Depok sebenarnya tidak saya saja, tapi dilakukan pejabat-pejabat utama oleh Polda dan Kodam. Dan inilah kekompakan gugus tugas untuk melakukan tindakan lebih ini," ujar dia.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) sampai 27 Oktober 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri berakhir pada 29 September 2020.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.575-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kepgub tersebut ditandatangani Emil pada Selasa (29/9/20).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

"PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud, Rabu (30/9/20).

Keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai 11 Oktober 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (29/9/20), jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 3.212.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor:443/Kep.576-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek sendiri diperpanjang hingga 24 Oktober 2020.

Daud mengatakan, Kepgub tersebut ditetapkan supaya AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal. Selain itu, kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran COVID-19 pada masa AKB di Jabar.

Menurut Daud, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan COVID-19.

"Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 karena masyarakat bersama pemerintah adalah garda terdepan melawan COVID-19," kata Daud.