Politik Dukung-Mendukung Berujung Pemecatan, Ini Kata Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan akhirnya angkat bicara mengenai kasus pemecatan yang menimpa Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kasus yang terjadi antara Toto dan DPD Golkar Jabar merupakan urusan internal partai. Namun, kata Firman, Dedi Mulyadi selaku Ketua DPD Partai Golkar Jabar sebaiknya lebih banyak melakukan konsolidasi ke daerah.

Firman mengatakan jika merujuk pada hasil Pilpres 2019 lalu, Dedi Mulyadi sebagai Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jawa Barat memiliki catatan negatif. Perolehan suara di Jabar stagnan dibandingkan Pilpres 2014 yang menunjukan pergerakan politik tim di Jabar kurang bagus.

“Orang akan melihat kontribusi Demul (Dedi Mulyadi) dalam pilres kemarin. Dengan perolehan suara stagnan, tak ada kenaikan berarti, seolah tidak ada ukuran kinerja. Kalau ada kenaikan sedikit sih bisa saja memperliharkan pergerakan politik. Secara formal, sebagai ketua TKD yang punya tanggung jawab, ini jadi catatan negatif,” ujarnya.

Firman mengungkapkan, keberadaan Dedi selaku Ketua TKD Jabar Jokowi-Ma'ruf Amin ternyata tidak mampu mendongkrak perolehan suara Partai Golkar di Jabar. Partai Golkar hanya meraih 3.226.962 suara, kalah dari Partai Gerindra 4.320.050 (terbanyak pertama), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3.510.525 (terbanyak kedua), dan PKS 3.286.606 (terbanyak ketiga).

“Ini perlu jadi bahan evaluasi dan introspeksi,” ujarnya.

Firman menyayangkan suara Partai Golkar di Jabar bisa melorot kalah dibandingkan Gerindra dan PKS. Padahal, Partai Golkar memiliki basis massa kuat dan loyal.

“Golkar tidak bisa lepas dari tiga besar. Evaluasi ini harus menyeluruh. Lalu bisa jadi alasan untuk penggantian pengurus. Dinamika itu wajar ketika ada penggantian pengurus kalau suara melorot,” ucapnya.

Firman menilai, problem pemecatan yang dialami Ketua DPD Golkar Cirebon sebenarnya bisa terjadi di seluruh partai di Indonesia. Keputusan strategis daerah ditentukan oleh elit pusat. Sehingga dinamika penilaian elit daerah muncul dari penilaian elit pusat.

“Pemecatan bisa dicari 1.001 alasan. Mekanisme penegakan displin partai tidak by system, hanya personal pada elit, baik tingkat pusat maupun lokal. Cuma yang menarik sekarang di Partai Golkar Kota Cirebon karena isunya semacam loyalitas, menunjukan dukungan berbeda,” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, kasus pemecatan yang terjadi kepada Toto Sunarto tidak ada kaitannya dengan persoalan dukung mendukung calon ketua umum Golkar. 

Dedi menyebutkan, kasus pemecatan Toto murni dari pelanggaran hasil laporan sejumlah Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar di Kota Cirebon. Selain itu, pemecatan juga didasari oleh tiga alasan diantaranya adalah tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana partai 2018, penggunaan dana saksi di Pemilu 2019, serta pencalonan dirinya sebagai calon legislatif yang kalah di daerah pemilihan sendiri.

"Jadi, bagaimana coba. Pemecatan ini tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung. Murni pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Pak Toto," kata Dedi Mulyadi di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Selasa(9/7).

Bahkan, kata Dedi, dalam kasus dukungan politik jelang Munas Golkar, Toto Sunarto justru mendukung Airlangga Hartarto untuk maju menjadi Ketum Golkar. Dukungan tersebut berdasarkan data otentik surat pernyataan yang ditandatangani Toto Sunarto bersama sekretaris partai.

"Justru sebenarnya Pak Toto itu mendukung Pak Airlangga. Kami punya bukti otentiknya surat pernyataan yang ditandatangani dan distempel. Bahkan, sampai hari ini dukungan itu belum ditarik," tegas Dedi.