Polemik Gedung Anti Syiah, FKUB Bandung: Mari Kita Saling Menghargai

02 Sep 2022, 10:50 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Peresmian Gedung Dakwah Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) yang dihadiri Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, akhir pekan kemarin masih menyisakan polemik. Keberadaan gedung tersebut membuat Bandung dinilai sebagai kota yang intoleran.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bandung, Ahmad Suherman turut berbicara atas polemik tersebut. Dia hanya meminta agar warga Bandung bisa lebih dewasa menyikapi kondisi ini.

"Kita semua harus menjaga ketertiban, keamanan dan kerukunan. Jangan sampai ada perpecahan termasuk di kalangan umat Islam. Islam ini rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam," ujar Herman ketika dihubungi wartawan, Jumat (2/9/2022).

1. Jangan tersulut emosi oleh informasi yang beredar

IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurutnya, Kota Bandung sangat toleran dengan kemajemukan yang ada baik suku, budaya, hingga kepercayaan masyarakatnya. Dengan kemajemukan tersebut masyarakat harus bisa saling menghargai kecepayaan yang dianut seseorang atau kelompok.

"Jadi jangan terbawa arus. Nanti suatu waktu akan ada pikiran jernih dari masyarakat. Jadi jangan terbawa emosi," kata dia.

Dia berharap masyarakat Bandung bisa lebih tenang dalam menyikapi persoalan ini.

2. Segera komunikasi dengan wali kota

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. IDN Times/Debbie Sutrisno

Ahmad pun akan menjadwalkan pertemuan dengan wali kota Bandung atas peresmian gedung dakwah tersebut. Menurutnya, kehadiran Yana ke tempat tersebut bisa jadi karena undangan dari warganya yang berharap seorang pemimpin daerah bisa ikut serta dalam sebuah kegiatan.

"Karena mungkin Pak Yana memandang ini adalah warga saya. Mungkin pak Yana tidak tahu di dalam gedung itu ada kegiatan apa," paparnya.

3. Kemenag sesalkan langkah Yana

Ilustrasi toleransi agama (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebelumnya, staf Khusus Menteri Agama bidang Kerukunan Umat Beragama Nuruzzaman menyesalkan langkah Yana Mulyana. Menurutnya, organisasi masyarakat (ormas) dan paham keyakinan yang secara terang-terangan menebarkan kebencian jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Negara tidak semestinya memberikan dukungan, tapi memoderasi cara berfikir, sikap dan praktik keberagamaanya.

“Jadi menurut saya bukan pada tempatnya wali kota memfasilitasi bahkan mendukung pandangan dan sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Posisi negara harusnya memoderasi,” tegas Bib Zaman di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Zaman, panggilannya, menilai bahwa relasi Sunni dan Syiah perlu disikapi secara arif. Organisasi Konferensi Islam (OKI) sendiri menyatakan bahwa syiah adalah bagian dari Islam.

Bahkan, Grand Syekh Al Azhar Prof. Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb mengatakan bahwa umat Islam yang berakidah Ahlussunah bersaudara dengan umat Islam dari golongan Syiah.

“Sunny dan syiah adalah saudara. Itu pernah ditegaskan oleh Syekh Ath-Thayyeb saat bertemu para tokoh dan cendekiawan muslim di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2016," kata dia.