potret ilustrasi energi terbarukan (Pexels.com/Singkham)
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 dari Unsur Pemangku Kepentingan, Saleh Abdurrahman, mengatakan penyiapan SDM menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat transisi energi nasional.
Menurutnya, pencapaian target energi baru dan terbarukan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, hingga sektor swasta perlu terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional.
"Kita meningkatkan kolaborasi antara pendidikan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan swasta," kata Saleh.
Ia optimistis target bauran EBT sebesar 19–23 persen pada 2030 dapat tercapai melalui percepatan pengembangan energi bersih dan kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran EBT nasional mencapai 15,75 persen sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat menjadi 17,3 persen pada semester I 2026.
Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit EBT nasional mencapai 16.371 megawatt hingga Juli 2026, bertambah 741 megawatt dibandingkan Desember 2025.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah juga merencanakan tambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 42.569 megawatt dan sistem penyimpanan energi sebesar 10.256 megawatt. Kebutuhan investasinya diperkirakan mencapai Rp1.682,4 triliun.
Saleh menyebut pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pemanfaatan bahan bakar nabati menjadi sejumlah langkah yang bisa mempercepat pencapaian target tersebut.
Ia pun optimistis target bauran EBT sebesar 19–23 persen pada 2030 bisa diwujudkan jika seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama.
"Insya Allah, dengan kerja keras semua pihak dan kolaborasi tadi, kita optimistis bisa mencapai target energi tersebut," ujarnya.
Target tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah menargetkan porsi EBT mencapai 19–23 persen pada 2030 dan meningkat menjadi 70–72 persen pada 2060.
Dengan demikian, penguatan pendidikan vokasi di Bandung diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi daerah dalam menyiapkan tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.