Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wajah baru Gedung Sate di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil
  • Pemprov Jawa Barat menurunkan rencana penyertaan modal PT Sanggabuana pada 2027 dari Rp125 miliar menjadi Rp100 miliar akibat transfer pusat belum optimal dan penyesuaian belanja.

  • Total rencana modal holding BUMD Sanggabuana dirasionalisasi dari Rp500 miliar menjadi Rp400 miliar. Pembentukan kelembagaan dan penyertaan modal masih menunggu pembahasan dua Ranperda bersama DPRD Jabar.

  • Holding Sanggabuana tetap dilanjutkan untuk mengonsolidasikan BUMD: 13 perusahaan sehat akan masuk holding, sementara 10 BUMD direstrukturisasi dan lima lainnya berada dalam masa transisi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Rabu (18/11/2026)

Gubernur Jawa Barat mengarahkan pembentukan holding BUMD Sanggabuana tetap dilanjutkan. Dua ranperda tentang kelembagaan dan penyertaan modal didorong untuk segera diselesaikan.

2027

Alokasi penyertaan modal tahun pertama untuk Sanggabuana direncanakan Rp100 miliar, turun dari rencana Rp125 miliar. Total rencana penyertaan modal juga dirasionalisasi dari Rp500 miliar menjadi Rp400 miliar.

kini

Penurunan penyertaan modal terjadi karena transfer pemerintah pusat belum optimal, sehingga Pemprov Jabar merasionalisasi belanja dan mengoptimalkan sumber pendapatan lain.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Rencana penyertaan modal Pemprov Jawa Barat untuk holding BUMD PT Sanggabuana pada 2027 diturunkan dari Rp125 miliar menjadi Rp100 miliar. Total rencana modal juga dirasionalisasi dari Rp500 miliar menjadi Rp400 miliar.
  • Who?
    Pemprov Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, DPRD Jawa Barat, serta PT Sanggabuana terlibat dalam rencana pembentukan dan pendanaan holding BUMD tersebut.
  • Where?
    Penyesuaian penyertaan modal dan pembentukan holding berlangsung dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan pembahasan lanjutan direncanakan bersama DPRD Jawa Barat.
  • When?
    Alokasi awal Rp100 miliar direncanakan untuk 2027. Arahan gubernur mengenai kelanjutan pembentukan holding dan nilai alokasi disampaikan pada Rabu, 18 November 2026.
  • Why?
    Nilai penyertaan modal dirasionalisasi karena fiskal Jawa Barat terdampak transfer pemerintah pusat yang belum optimal, sehingga Pemprov perlu mengoptimalkan pendapatan daerah dan menyesuaikan belanja APBD 2027.
  • How?
    Pemprov Jabar mendorong penyelesaian dua ranperda tentang kelembagaan Sanggabuana dan penyertaan modal, lalu membahas rencana tersebut dengan DPRD. Holding akan mengonsolidasikan 13 BUMD sehat, sementara 10 BUMD direstrukturisasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pemerintah Jawa Barat mau membuat kelompok perusahaan daerah bernama Sanggabuana. Uangnya untuk tahun 2027 turun dari Rp125 miliar jadi Rp100 miliar. Ini karena uang dari pemerintah pusat belum datang semua. Gubernur Dedi Mulyadi bilang rencana ini tetap jalan. Ada 13 perusahaan daerah yang sehat masuk kelompok ini, dan 10 lainnya akan diperbaiki.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penyesuaian modal menunjukkan upaya menjaga disiplin fiskal tanpa menghentikan pembentukan Sanggabuana. Dengan dukungan 13 BUMD yang telah sehat, holding ini tetap memiliki fondasi untuk mengonsolidasikan aset daerah, sementara BUMD yang belum sehat dapat ditata melalui restrukturisasi. Proses dua ranperda juga menjaga arah kelembagaan dan pendanaan tetap dibahas secara formal.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Tekan fiskal Provinsi Jawa Barat turut berdampak langsung ke rencana penyertaan modal untuk holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sanggabuana. Dari awalnya dianggarkan Rp125 miliar, kini menurun menjadi Rp100 miliar untuk di 2027.

Super Holding BUMD yang digadang-gadang bisa memaksimalkan pendapatan daerah melalui skema penyetoran deviden ini menurun akibat transfer pemerintah pusat yang belum sepenuhnya dicairkan ke Pemprov Jabar.

Akhirnya, Pemprov Jabar pun harus merasionalisasi belanja, sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan lain untuk menjaga keseimbangan APBD 2027.

1. Perda penyertaan modal dan pembentukan Sanggabuana ditargetkan selesai tahun ini

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM telah memberikan arahan agar pembentukan holding BUMD Sanggabuana tetap dilanjutkan meski terdapat penyesuaian nilai penyertaan modal.

Menurut Herman, saat ini terdapat dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang tengah didorong penyelesaiannya, yakni Ranperda tentang pembentukan kelembagaan BUMD Sanggabuana dan Ranperda tentang penyertaan modal.

"Ya, ini tadi Pak Gubernur sudah memberikan arahan untuk BUMD Sanggabuana, the show must go on. Dua Ranperda mudah-mudahan bisa segera dituntaskan, baik Ranperda tentang pembentukan kelembagaan BUMD Sanggabuana maupun Ranperda tentang penyertaan modalnya," kata Herman, Rabu (18/11/2026).

2. Rencana dari Rp500 miliar turun menjadi Rp100 miliar

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Herman mengungkapkan, total rencana penyertaan modal untuk Sanggabuana yang sebelumnya dipatok Rp500 miliar kini dirasionalisasi menjadi Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi pada tahun pertama atau 2027 direncanakan sebesar Rp100 miliar.

"Awalnya kan di Rp500 miliar, kita coba rasionalisasi di angka Rp400 miliar, dan kemudian tahun pertama rencana di Rp100 miliar," kata dia.

Herman menegaskan, angka tersebut merupakan rencana yang masih harus dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jabar. Namun, arahan terakhir gubernur menetapkan alokasi 2027 sebesar Rp100 miliar, bukan Rp125 miliar seperti rencana sebelumnya.

"Rencana Rp100 miliar, kami rasionalisasi karena memang fiskal kita relatif terdisrupsi terkait dengan transfer pusat yang belum optimal, sehingga kita optimalkan pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dan kemudian belanjanya mau tidak mau harus dirasionalisasi," tuturnya.

3. Ada sepuluh BUMD Jabar yang tidak sehat

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zul Khairil)

Di sisi lain, pembentukan holding Sanggabuana diarahkan untuk mengonsolidasikan perusahaan daerah sekaligus memperbaiki kinerja BUMD yang belum sehat. Herman memaparkan, dari keseluruhan BUMD yang menjadi perhatian Pemprov Jabar, terdapat 13 perusahaan dengan kondisi sehat.

Sementara, sepuluh BUMD yang membutuhkan restrukturisasi, serta lima BUMD dalam masa transisi. Herman melanjutkan, sebanyak 13 BUMD yang masuk kategori sehat dipastikan menjadi anggota holding Sanggabuana.

"Dan BUMD Sanggabuana salah satu ikhtiar untuk mengonsolidasikan BUMD yang sehat. Ada 13 BUMD yang sehat, dan kemudian ada sepuluh yang kurang sehat. Yang sepuluh ini kami akan restrukturisasi," katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More