Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan ceramah inspiratif di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada tanggal 8 Oktober 2025, mengajak mahasiswa dan cendekiawan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat bersatu untuk membentuk dunia yang lebih adil dan harmonis (uiii.ac.id)
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengumumkan UMP Jabar 2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp2.317.601.
KDM mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan rekomendasi pemerintah dan serikat pekerja yang mengacu pada 70 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat sebesar Rp4.248.132.
Dia mengakui, kenaikan upah tersebut tidak akan memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah. Sebab, terdapat disparitas upah minimum yang cukup besar antara kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Upah ini tidak akan berarti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah mereka sudah di atas Rp3 juta," kata KDM, Sabtu (21/11/2026).
Sebaliknya, kenaikan tersebut akan lebih dirasakan pekerja di daerah yang selama ini memiliki upah minimum lebih rendah. Namun, KDM juga memahami kebijakan itu bisa menjadi tantangan bagi pengusaha di wilayah tersebut.
"Namun, upah ini sangat berarti. Bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya," tuturnya.
KDM berharap kenaikan UMP tersebut tetap bisa menjaga keberlangsungan industri di Jawa Barat, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan garmen yang menyerap banyak tenaga kerja.