Pemprov Jabar Gratiskan Pembuatan NIB Khusus UMKM, Catat Tanggalnya

14 Des 2024, 12:30 WIB

Bandung, IDN Times - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat memberikan kabar gembira bagi pelaku UMKM dengan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas lainnya secara gratis tanpa dipungut biaya.

Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani mengatakan mereka mengundang pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas untuk menghadiri Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024 di Pusdai, Kota Bandung, Selasa (17/12/2024) mendatang.

"Meskipun per hari ini sudah mencapai 1,1 juta (NIB), tapi berdasarkan informasi dan survei yang kami lakukan, ternyata pelaku UMKM ini masih memiliki kesulitan baik dari sisi legalitas lanjutan maupun perizinan, dan lain sebaginya," ujar Nining, dikutip Sabtu (14/12/2024).

1. NIB dan lainnya akan diberikan tanpa dipungut biaya

Ilustrasi UMKM maju

Dengan kondisi itu, Nining mengungkapkan, Gebyar Pelayanan Terpadu 2024 diadakan sebagai langkah kongkret pemerintah provinsi untuk meningkatkan kembali jumlah UMKM yang memiliki legalitas baik NIB serta yang lainnya.

"Di situ nanti kami akan memberikan 16 layanan (perizinan) di mana mulai dari penerbitan NIB, kemudian kelengkapan lainnya untuk pengembangan usaha seperti sertifikasi halal, dari BPOM untuk izin edar, dan lain sebagainya," ucapnya.

2. Akan ada banyak unsur yang terlibat

Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar

Nining berharap animo pelaku usaha yang datang akan tinggi. Namun ia meminta agar mereka yang hadir ke Gebyar Pelayanan Terpadu 2024 dapat memenuhi atau membawa persyaratan-persyaratan agar pengajuannya bisa segera ditindaklanjuti.

Menurutnya gebyar ini akan serentak dilakukan di 27 kabupaten/kota melibatkan 13 institusi vertikal seperti Kementerian Agama, BPOM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hingga Kantor Wilayah Dirjen Pajak.

"Jadi ini tidak saja hanya untuk pelaku UMKM, tapi siapapun pelaku usaha yang akan mengakses layanan tersebut itu silahkan datang," ujarnya.

3. Target 1.200 UMKM mendapatkan legalitas berjualan

UMKM penyewaan kostum dan sanggar tari milik Ririn Dwi, salah satu mitra Amartha di Kabupaten Banyuwangi. (IDN Times/Dheri Agriesta).

Adapun dalam Gebyar Pelayanan Terpadu 2024 ini ada total ada 13 instansi yang terlibat, yakni DPMPTSP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Disperindag, Disdukcapil, Bapenda, Kemenkumham, Kemenag, BPOM, Badan Standardisasi Nasional, Dirjen Pajak, Diskuk, Disparbud dan Bank bjb, dengan total 16 layanan yang diberikan.

"Dengan target 1.200 (UMKM) yang dilaksanakan DPMPTS Jabar di Pusdai dan 2.700 di seluruh kabupaten/kota, total 3.900 UMKM terfasilitasi di seluruh Jabar. Mudah-mudahan lebih," kata Nining.