Pejabat Pemkab Purwakarta Diwajibkan Asuh Anak Penderita Stunting

Agenda tersebut digagas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta. Mereka pun merangkai Harganas kali ini dengan kegiatan senam pagi yang diikuti jajaran Pemkab Purwakarta bersama masyarakat.

“Seribu hari awal kehidupan merupakan usia emas manusia Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mencegah dan mengentaskan stunting demi Indonesia jaya dan demi manusia Indonesia yang unggul di tahun 2024,” tutur Anne.

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka stunting di Indonesia hingga 14 persen pada 2024. Target tersebut diakui cukup berat bagi pemerintah daerahnya, sehingga membutuhkan dukungan masyarakat.

Dukungan itu pun dibutuhkan untuk menyukseskan program orang tua asuh bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian asupan gizi dalam waktu jangka panjang. "Launching ibu-bapak asuh itu adalah bagian dari penurunan angka stunting itu," ujar Anne.

Lebih lanjut, bupati menyebutkan fokus pemerintah daerahnya saat ini adalah tujuh kecamatan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di bawah satu persen. Program pengentasan stunting itu salah satunya dengan pengendalian kependudukan.

Anne pun mengapresiasi upaya DPPK Purwakarta yang melakukan jemput bola dalam pelayanan produk Keluarga Berencana. "Hari ini kita bukan lagi ditempatkan di satu titik seperti puskesmas atau  pusat-pusat kesehatan, tetapi kita door to door," katanya.

Pelayanan serupa juga dilakukan ke perusahaan-perusahaan. Pemerintah telah bekerja sama dengan pihak perusahaan agar mereka menyiapkan calon akseptor yang akan dipasang alat kontrasepsi dan diedukasi perencanaan keluarga.

Sementara itu, Pejabat Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha menyebutkan tujuh kecamatan yang menjadi fokus program stunting. “Campaka, Darangdan, Jatiluhur, Maniis, Pasawahan, Sukasari, Sukatani dan Kecamatan Purwakarta,” katanya.