Cimahi, IDN Times - Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi mengaku sama sekali tak berminat untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi, Jawa Barat 2024. Ia akan fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang ditugaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya mah menyelesaikan tugas saja di Cimahi. Itu saja dulu jawabannya," kata Dicky di Pemkot Cimahi, Kamis (23/5/2024).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat itu memilih fokus menjalankan tugasnya menjadi Pj Wali Kota Cimahi hingga masa jabatannya berakhir. Meski tak akan maju di pesta demokrasi lima tahunan itu, Dicky memastikan akan menyukseskan Pilkada 2024 yang akan digelar November 2024 mendatang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan mengeluarkan biaya kebututuhan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2024-2029 mencapai Rp44 miliar dalam bentuk dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi.
"Saya hanya akan melaksanakan tugas Pj dan mensukseskan Pilkada di Kota Cimahi," ucap Dicky.
Dirinya juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Cimahi untuk bersikap netral. Apalagi dalam pemilihan skala Pilkada ini menurut dia netralitas para abdi negara sangat menjadi perhatian.
"Yang perlu diingat Pilkada ini berlangsung dan untuk kepentingan Kota Cimahi berarti di situ tingkat netralitas menjadi perhatian besar, nentralitas ini meniadi sesuatu yang harus kita prioritaskan dan fokuskan," tegas Dicky.
Untuk itu, dirinya berkomitmen akan menjaga dan memperhatikan para ASN ini agar tidak memihak apalagi sampai terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2024.
"Oleh karena itu saya selaku Penjabat Wali Kota Cimahi maka yang pertama kali yang harus saya lakukan pada kalangan ASN, saya jaga betul, apalagi bilamana di kalangan ASN ada yang mencalonkan di Pilkada," ujarnya.
Dicky juga menjamin tidak akan membiarkan adanya ASN yang melakukan pengerahan dukungan terhadap calon tertentu.
"Gak (pengerahan), saya menjamin itu untuk mengurangi hal yang seperti itu," katanya.
Jika nantinya ditemukan ada abdi negara yang bersikap tidak netral bahkan mengarahkan dukungan, maka pemerintah akan memberikan sanski sesuai aturan yang berlaku.
Dicky meminta ASN tetap bekerja profesional meskipun nantinya ada ASN yang maju di Pilkada 2024.
"Normatifnya kami tempuh dulu, yang kedua bila mana rambu dan normatif ini sesuatu yang kami pahami dan sebagainya maka hendaknya ditaati. Dan bilamana ada yang tidak taat atau melanggar maka di situ ada punishment yang akan kita terpakan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.