Naik Pesawat Wajib PCR Bisa Berdampak Pada Sektor Wisata

25 Okt 2021, 13:05 WIB

Ilustrasi pesawat (IDN Times/Arief Rahmat)

Bandung, IDN Times - Kementerian Perhubungan telah mewajibkan seluruh penumpang pesawat agar melakukan tes PCR sebelum keberangkatan dan hasilnya harus negatif. Aturan ini menjadi polemik dan dianggap sangat memberatkan masyarakat. Musababnya, harga tes swab PCR tidak murah.

Desakan agar aturan ini dihentikan muncul dari berbagai pihak, salah satunya Partai Gelora Jawa Barat. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Gelora Jabar Haris Yuliana mengkritik kebijakan pemerintah perihal syarat naik pesawat di era PPKM terbaru mulai 19 Oktober.

Bagi mereka, seharusnya pemerintah tidak usah mewajibkan kembali tes PCR dalam melakukan perjalanan melalui pesawat. Karena menurut dia, syarat wajib vaksin saja seharusnya sudah cukup untuk melaksanakan perjalanan melalui pesawat.

Haris menilai, kebijakan pemerintah ini bertolak belakang dengan rencana pemerintah yang ingin memulihkan roda ekonomi.

"Ini seperti mempersulit masyarakat. Kasihan masyarakat karena sudah tiket pesawat mahal, ditambah harus merogoh kocek lagi untuk kebutuhan tes PCR," kata Haris melalui siaran pers dikutip IDN Times, Senin (26/10/2021).

1. Jangan buat perekonomian masyarakat makin sulit

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Di Jawa Barat sendiri saat ini dunia pariwisata tengah digenjot untuk memulihkan perekonomian. Ketika syarat itu dilaksanakan maka destinasi wisata yang banyak didatangi wisatawan dari luar Jabar bisa kembali sepi.

"Saya khawatir roda perekonomian di Jawa Barat tidak naik meski saat ini lonjakan COVID-19 relatif menurun. Masyarakat ini sedang sulit, janganlah dipersulit," katanya.

2. Syarat wajib PCR dianggap diskriminatif

Ilustrasi Tes Usap/PCR Test (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan tes PCR bagi penumpang pesawat diskriminatif. Hal ini menurut Tulus memberatkan dan menyulitkan konsumen.

"Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun," katanya dikutip dari ANTARA, Sabtu (23/10/2021).

3. Jangan sampai kewajiban PCR hanya menguntungkan pihak tertentu

Ilustrasi Tes Usap/PCR Test (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Tulus menilai syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau setidaknya direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

"Atau cukup antigen saja, tapi harus vaksin dua kali. Dan turunkan HET PCR kisaran menjadi Rp200 ribuan," imbuhnya.

Tulus meminta agar kebijakan soal syarat penumpang pesawat terbang benar-benar ditentukan secara adil. "Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan," ucapnya.