Menjelang Pilkada, Bupati Pangandaran Bentuk Satgas Antipolitik

Menurutnya, dalam memilih calon pemimpin menjadi persoalan penting dan fundamental tersenggalaranya pemilu yang baik. Jeje tidak berharap ada pihak-pihak luar yang mencoba menodai pelaksanaan Pilkada.

“Maka menjadi kewajiban saya dan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk melawan. Siapapun yang menang pada Pilkada nanti, tidak masalah, tapi menjaga pemilu yang bersih merupakan marwah dan kehormatan masyarakat Pangandaran," ungkapnya.

Satgas Anti Politik Uang dan Mafia Pemilu rencananya merupakan tim gabungan yang beranggotakan pejabat, masyarakat dan aparat. "Kita sedang berkonsultasikan dengan aparat TNI dan Kepolisian untuk menjadi bagian dari Satgas tersebut," ujar Jeje.

Pembentukan satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat instrumen pengawasan pelaksanaan Pilkada. Sehingga, praktik-praktik yang bisa mencoreng proses demokrasi seperti politik uang dan kampanye hitam bisa dicegah.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran Ressy Aprilianti menilai potensi praktik politik uang pada Pilkada Pangandaran 2020 bisa saja terjadi. Karena itu, seluruh pihak bertanggungjawab agar praktek politik uang tidak terjadi.

"Dampaknya akan sangat buruk bagi proses demokrasi, karena untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, hendaknya dilakukan melalui tahapan yang sehat dan bersih," ungkapnya.