Bandung, IDN Times - Terpilihnya staf ahli Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwansyah Yusuf Achmad menjadi ketua umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar menuai konflik.
Ridwansyah Yusuf Achmad terpilih menjadi ketua usai DPD KNPI Jabar menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Kabupaten Garut pada 25 Agustus. Namun, diselengarakannya Musda itu ternyata menimbulkan konflik antara DPD KNPI Jawa Barat dan DPP KNPI.
DPP KNPI menyatakan bahwa musda yang digelar di Garut dilaksanakan dengan cara menabrak aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART organisasi. Sehingga, hasil dari musda itu dinyatakan tidak sah secara oraganisasi.
Haris Pertama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI mengatakan bahwa hasil musda DPD KNPI Jabar yang menyatakan Ridwansyah Yusuf Achmad sebagai ketua terpilih, dilalui dengan tata cara yang tak sah sesuai dengan aturan organisasi.
"Kita tidak pernah mengesahkan dia (Ridwansyah jadi ketua KNPI Jabar). Hasil musda itu berarti tidak sah kan, iya tidak diakui," kata Haris, Senin (30/8/2021).
Meski DPP KNPI tidak mengakui status Ridwansyah Yusuf sebagai ketua DPD KNPI Jabar, Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias Emil justru menyatakan bahwa Ridwansyah berstatus menjadi ketua yang sah. Sebab, ia menyatakan bahwa hanya akan mengakui ketua hasil musda ke XV itu.
"Saya sebagai Gubernur Jabar hanya akan mengakui kepemimpinan KNPI berikutnya hasil Musda ke XV. Saya tidak mau terpecah-pecah, anggaran akan fokus kepada yang terpilih secara resmi," ujar Emil, Rabu (25/8/2021) malam.
Meski begitu, Haris Pertama menjelaskan bahwa Ridwan Kamil sudah ikut campur terlalu jauh dalam urusan KNPI. Musda itu tidak sah karena DPD KNPI Jabar tidak mengundang DPP secara langsung.
"Kita tidak pernah merasa diundang rapimda dan lain-lain. Ketua Rio (DPD KNPI Jabar sebelumnya) juga sudah habis masa berlakunya ya, Surat Keputusan (SK) nya sudah habis. Jadi tidak bisa tanpa perpanjangan SK dia mengadakan kegiatan penting," ungkapnya.
Haris juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil tidak berhak mengakui kepengurusan DPD KNPI Jabar. Sebab, sah atau tidaknya ketua umum DPD KNPI ditentukan oleh DPP bukan oleh Gubernur Jabar.
"Kalau memang bung Ridwansyah ini merasa sah oleh gubernur ya dia bukan ketua umum KNPI, suruh aja Gubernur Ridwan Kami ngaku jadi ketua umum KNPI. Ini kan menabrak konstitusi KNPI."
"Mentang-mentang yang menang stafnya dia katakan sah. Suruh pak Ridwan Kamil belajar lagi AD/ART KNPI. Saya mengusulkan (Ridwan Kamil) kalau masih mengatakan sah, silakan dia jadi ketua umum KNPI. Baru jadi bakal calon presiden aja sudah ego," katanya.
Sebagai informasi, Ridwansyah Yusuf Achmad merupakan orang terdekat Ridwan Kamil. Bahkan, Ridwansyah diangkat menjadi staf ahli Gubernur Jabar. Adapun saat IDN Times mencoba menghubungi Rio F Wilantara, melalui sosial media dan telepon, sampai saat ini masih belum mendapatkan respons.
Haris menambahkan, dengan kondisi seperti ini DPP KNPI mengeluarkan surat keputusan Kep. 073/DPP KNPI/VIII/2021 untuk membuat caretaker atau ambil alih jabatan DPD KNPI Jabar oleh Giofedy Rauf.
"Kami mau gelar musda baru. Kami sedang buat rundown, waktunya nanti akan segera ditentukan," kata dia.
Untuk diketahui, musda KNPI Jabar digelar pada 25 Agustus 2021. Dari musda ini ada tiga calon yang maju bertarung memperebutkan kursi ketua umum DPD KNPI Jabar yakni Hendra Guntara (Hegun), Ridwansyah Yusuf Achmad, Farda Sanberra.
Singkat cerita dalam musda itu nama kedua terpilih sebagai Ketua KNPI DPD Jabar terbaru.