Kerusuhan di Kabupaten Cirebon Rugikan Publik Rp10,49 Miliar

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, mengungkapkan, dampak kerusuhan itu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hampir seluruh bagian gedung DPRD mengalami kerusakan, baik akibat lemparan benda tumpul maupun kobaran api.

Barang-barang kantor pun banyak yang hilang.

“Kerugian yang dialami DPRD Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Sementara untuk kantor Dinas Lingkungan Hidup, kerugian tercatat sekitar Rp492 juta. Jika dijumlahkan, total kerugian yang timbul mencapai Rp10,49 miliar,” jelasnya, Kamis (4/9/2025).

Kerusakan tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menghambat jalannya pemerintahan. Aktivitas DPRD terpaksa terhenti karena sebagian besar ruang kerja sudah tidak bisa dipakai. Opsi memindahkan sementara kegiatan ke lokasi alternatif mulai dibicarakan agar agenda kelembagaan tidak sepenuhnya lumpuh.

Pihak kepolisian yang bertugas saat kerusuhan mengaku sempat kesulitan menahan laju massa. Jumlah yang jauh lebih banyak membuat aparat tidak mampu mengendalikan situasi pada jam-jam pertama.

Kendali baru pulih setelah tambahan personel dikerahkan ke lokasi.

Beberapa orang berhasil diamankan karena diduga terlibat langsung dalam tindakan anarkis tersebut.

Menurut Sumarni, penyidikan kini difokuskan untuk menelusuri peran masing-masing pelaku, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual yang menggerakkan kerusuhan.

“Kami sudah mengamankan beberapa orang. Penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap dalang di balik peristiwa ini,” tegasnya. Ia menambahkan, kepolisian berkomitmen menindak tegas siapa pun yang terbukti menjadi provokator, baik pelaku lapangan maupun perencana.

Selain menghitung kerugian materiil, aparat juga meningkatkan pengamanan di sekitar titik rawan agar kejadian serupa tidak terulang. Personel gabungan disiagakan setiap hari di kawasan strategis Kabupaten Cirebon.

"Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman. Aparat gabungan disiagakan di titik-titik rawan,” ujar Sumarni.

Kapolresta mengingatkan warga agar menyampaikan aspirasi secara damai tanpa merusak fasilitas publik.

Ia menekankan, kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat sendiri, karena dana pembangunan yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik kini harus dipakai untuk memperbaiki gedung yang hancur.

“Kerusuhan ini bukan hanya merugikan lembaga pemerintahan, tapi juga merugikan warga. Karena akhirnya dana publik yang seharusnya untuk pembangunan harus digunakan untuk memperbaiki kerusakan,” katanya.

Hingga kini, tim kepolisian masih melakukan pendataan rinci atas kerusakan yang terjadi, termasuk inventaris yang hilang. Aparat menegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam aksi anarkis.