Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta, naik Rp682.399 atau 29,44 persen, sebagai jalan tengah bagi buruh dan pengusaha.

  • Penetapan mempertimbangkan disparitas UMK: wilayah dengan upah di atas Rp3 juta terdampak minim, sementara pekerja di daerah berupah rendah akan lebih merasakan kenaikan.

  • Pemprov memakai formula Kebutuhan Hidup Layak, dengan KHL terendah Rp3.096.000; UMP Rp3 juta menjadi jaring pengaman sambil menjaga industri padat karya tetap berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2026

UMK tertinggi di Jawa Barat berada di Kota Bekasi sebesar Rp5,9 juta, sementara sejumlah daerah lain masih sekitar Rp2,3 juta hingga Rp2,4 juta. Disparitas ini menjadi pertimbangan penetapan UMP.

2027

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat sebesar Rp3 juta. Nilai ini naik Rp682.399 atau 29,44 persen dari tahun sebelumnya dan disebut sebagai jalan tengah bagi buruh serta pengusaha.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Gubernur Jawa Barat menetapkan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta, naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
  • Who?
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Disnakertrans Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menyampaikan penetapan UMP tersebut.
  • Where?
    Penetapan berlaku untuk Provinsi Jawa Barat, dengan dampak lebih besar bagi wilayah yang UMK-nya masih berada di bawah Rp3 juta.
  • When?
    Dedi Mulyadi menyampaikan penetapan UMP 2027 pada Sabtu, 21 November 2026.
  • Why?
    Besaran Rp3 juta ditetapkan dengan mempertimbangkan disparitas UMK antardaerah, Kebutuhan Hidup Layak, serta keberlangsungan industri padat karya.
  • How?
    UMP ditetapkan menggunakan formula Kebutuhan Hidup Layak; nilai KHL terendah di Jawa Barat tercatat Rp3.096.000, sementara Rp3 juta digunakan sebagai jaring pengaman upah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan upah minimum tahun 2027 jadi Rp3 juta. Upah ini naik dari tahun lalu. Ia bilang angka ini untuk pekerja dan pengusaha. Di Bekasi, upah sudah lebih dari Rp3 juta. Tapi di Banjar dan daerah lain, pekerja akan lebih merasa kenaikannya. Pengusaha juga harus bisa membayarnya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penetapan UMP Jawa Barat Rp3 juta menunjukkan upaya menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan keberlanjutan usaha di tengah disparitas upah antardaerah. Bagi pekerja di wilayah berupah rendah, kebijakan ini memberi penguatan jaring pengaman yang mendekati kebutuhan hidup layak, sambil mempertimbangkan kemampuan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Kenaikan sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dari tahun sebelumnya ini disebut sebagai jalan tengah antara kepentingan buruh dan pengusaha.

KDM mengatakan, penetapan UMP harus melihat kondisi setiap daerah, karena besaran upah minimum di Jawa Barat masih berbeda cukup jauh. Ada daerah yang upah minimumnya hampir Rp6 juta, tetapi ada juga yang masih di kisaran Rp2 juta.

"Kami memahami bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda. UMK di Jawa Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Pada 2026, UMK tertinggi adalah Kota Bekasi dengan nilai Rp5,9 juta, hampir Rp6 juta. Kemudian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan seterusnya," kata KDM, Sabtu (21/11/2026).

1. KDM sebut masih ada disparitas upah antardaerah

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sementara itu, UMK terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp2,33 juta. Kabupaten Pangandaran juga masih berada di kisaran Rp2,3 juta, disusul Kabupaten Kuningan sekitar Rp2,4 juta. KDM mengakui, hal ini turut menjadi pertimbangan dalam menetapkan UMP 2027.

"Artinya, ada disparitas. Ada daerah yang upahnya sangat tinggi, tetapi ada juga yang sangat rendah," katanya.

KDM menyebut, UMP Rp3 juta tidak banyak berpengaruh bagi daerah yang sudah memiliki UMK di atas angka tersebut. Di antaranya Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Bandung.

Sebaliknya, dia menegaskan, kenaikan ini akan lebih dirasakan pekerja di daerah yang UMK-nya masih di bawah Rp3 juta. Namun, pengusaha di wilayah tersebut juga harus menyesuaikan kemampuan usahanya untuk memenuhi ketentuan upah.

"Upah ini tidak akan berarti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah mereka sudah di atas Rp3 juta," tuturnya.

2. KDM ingin industri padat karya tetap bertahan

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Selain melihat perbedaan upah, KDM juga mempertimbangkan jenis industri yang berkembang di setiap daerah. Dia mencontohkan Bekasi yang memiliki banyak industri besar dan padat modal, seperti elektronik dan otomotif.

Sementara itu, daerah seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, dan Sukabumi lebih banyak memiliki industri garmen dan alas kaki yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, ia berharap kenaikan UMP tidak menghambat perkembangan industri padat karya.

"Namun, kita mengambil jalan tengah dengan harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang. Terutama industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, agar kebijakan ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," katanya.

3. UMP Jabar ditetapkan sesuai KHL

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun ini menggunakan formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dia menyebut, nilai KHL terendah di Jawa Barat mencapai Rp3.096.000. UMP sebesar Rp3 juta disebut menjadi jaring pengaman dalam penetapan upah.

"Jadi, Rp3 juta itu menjadi safety net atau jaring pengaman agar angka upah tidak lebih rendah dari batas tersebut. Jadi, berdasarkan kebutuhan hidup layak," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More