KDM Jawab Meme Puncak vs Data Center AI: Konteksnya Berbeda

03 Oct 2026, 15:10 WIBKota Bandung3 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

KDM Jawab Meme Puncak vs Data Center AI: Konteksnya Berbeda

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai meme yang membandingkan sikapnya terhadap wisata Puncak dan proyek pusat data AI Jatiluhur tidak relevan karena konteks kasusnya berbeda.
Di Puncak, Dedi keberatan pada wahana rekreasi yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan resapan air; Pemprov hanya mengeksekusi Hibish Fantasy milik BUMD PT Jaswita.
Untuk proyek BDx di Jatiluhur, Pemprov meminta konstruksi dihentikan sementara hingga dokumen AMDAL berwenang Pemkab Purwakarta dipenuhi, sambil memastikan administrasi investasi berjalan lancar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jumat (2/10/2026)

Dedi Mulyadi menilai meme yang membandingkan penanganan wisata Puncak dan proyek pusat data AI di Jatiluhur tidak relevan karena konteks serta kewenangannya berbeda. Pemprov Jawa Barat mengeksekusi Hibish Fantasy milik BUMD PT Jaswita, sementara proyek BDx diminta menghentikan konstruksi sementara untuk memenuhi AMDAL. Dedi juga menyatakan pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan aspek administratif investasi terpenuhi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai meme yang membandingkan sikapnya terhadap wisata Puncak dan proyek pusat data AI BDx di Jatiluhur tidak relevan karena konteks kedua kasus berbeda.
Who?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pemprov Jawa Barat, PT Jaswita sebagai BUMD pengelola Hibish Fantasy, Pemkab Purwakarta, serta pengelola proyek pusat data BDx terlibat dalam penanganan dua kasus tersebut.
Where?
Pernyataan disampaikan di Kota Bandung. Kasus yang dibandingkan berada di kawasan Puncak, Megamendung, Kabupaten Bogor, dan lokasi proyek pusat data BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
When?
Dedi Mulyadi menyampaikan tanggapannya pada Jumat, 2 Oktober 2026. Penertiban kawasan Puncak dan permintaan penghentian sementara konstruksi BDx disebut sebagai konteks yang berbeda.
Why?
Keberatan terhadap wahana di Puncak didasarkan pada kepedulian kelestarian hutan dan kawasan resapan air. Penghentian sementara proyek BDx diminta untuk pemenuhan dokumen AMDAL yang menjadi wewenang Pemkab Purwakarta.
How?
Pemprov Jawa Barat mengeksekusi Hibish Fantasy karena dikelola BUMD PT Jaswita. Untuk BDx, Pemprov meminta konstruksi dihentikan sementara sambil memastikan aspek administratif, perizinan, dan kelayakan lingkungan dipenuhi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dedi Mulyadi bilang meme tentang Puncak dan pusat data AI itu beda. Di Puncak, ia khawatir hutan rusak karena tempat bermain. Pemerintah Jawa Barat hanya menutup tempat yang jadi tugasnya. Di Jatiluhur, pembangunan pusat data diminta berhenti sebentar sampai surat lingkungan dari Purwakarta lengkap.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Respons Dedi Mulyadi menunjukkan upaya menempatkan perlindungan lingkungan, kepastian kewenangan, dan kelancaran investasi dalam kerangka yang sama. Keberatannya terhadap wisata berbasis pohon berangkat dari perhatian pada ekosistem resapan air, sementara pemeriksaan proyek pusat data menekankan pemenuhan administrasi dan perizinan agar pembangunan tidak terkendala sesuai peran lembaga terkait.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut merespons mengenai beredarnya meme di media sosial yang membandingkan sikapnya ketika kawasan Puncak di Megamendung, Kabupaten Bogor menjadi wahana wisata dengan penanganan proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

KDM mengatakan, meme atau cuplikan gambar maupun video yang bernarasikan komparasi terhadap sikapnya itu tidak relevan karena berdiri di atas landasan kasus yang berbeda.

"Konteksnya beda. Waktu yang di Bogor itu, syaa mengikuti kegiatan Menteri Lingkungan Hidup dan kegiatan Menko Pak Zulhas. Mereka itu menyegel bangunan yang ada di situ, karena provinsi tidak punya kewenangan menyegel," kata Dedi di Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

1. Wisata Puncak ditertibkan karena kesalahan BUMD

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

KDM mengungkapkan, keberatannya saat itu murni berdasarkan oleh kepeduliannya terhadap kelestarian alam. Sebab, Dedi melihat wahana rekreasi di Puncak yang memanfaatkan pepohonan secara tidak terukur.

Satu di antaranya, keberadaan wahana flying fox antar-pohon yang berpotensi merusak ekosistem hutan kawasan resapan air.

"Saya keberatan kenapa hutan dijadikan sebagai sarana rekreasi di mana posisi orang berada di atas pohon. Itu tidak boleh," ujarnya.

2. Pemprov Jabar tidak mengeksekusi objek wisata lainnya karena tidak punya kewenangan

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Lebih lanjut, mantan Bupati Purwakarta ini menambahkan, Pemprov Jawa Barat bertindak sesuai dengan koridor hukum dan porsi kewenangannya.

Dalam kasus penertiban di kawasan Puncak Bogor, Pemprov Jawa Barat hanya mengeksekusi Hibish Fantasy yang berada langsung di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jaswita.

"Ingat, kegiatan-kegiatan yang di Puncak, Pemprov Jawa Barat hanya mengeksekusi Hibish (Fantasy milik PT Jaswita). Karena itu kewenangannya Pemprov, yaitu BUMD penyelenggaranya. Yang lain coba cek ada dieksekusi tidak?," tuturnya.

3. KDM datang ke proyek BDx untuk memantau investasi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dalam acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Herka Yanis)

Sementara itu, untuk kasus penanganan proyek pusat data BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Pemprov Jawa Barat meminta penghentian sementara konstruksi guna pemenuhan dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL) yang menjadi wewenang Pemkab Purwakarta.

Dedi meminta publik agar lebih jeli dalam memahami pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar tidak terjebak opini yang keliru di media sosial.

KDM sebelumnya juga mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan merupakan bagian dari perhatiannya terhadap investasi yang masuk ke Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan aspek administratif dan perizinan berjalan agar pembangunan investasi tidak terkendala.

"Saya selalu memastikan aspek administratifnya harus terpenuhi dan harus lancar karena ini investasi, kemudian beberapa hari setelah itu saya telepon, 'Besok saya mau ke situ' saya mau mengecek ke lapangan bagaimana kondisinya," kata Dedi, Jumat (2/10/2026).