Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
  • Jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat turun 32,37 persen dari 647.604 pada Januari menjadi 437.984 orang per 20 November 2026.

  • Pemprov Jabar memperluas akses pendidikan lewat pembangunan sekolah, 203 ruang kelas baru, rehabilitasi 114 ruang, serta Program Jabar Sakola senilai Rp211 miliar.

  • Perbaikan data dapodik untuk 182.609 siswa residu ditargetkan menurunkan angka anak tidak sekolah menjadi 255.375, didukung tim pelacak hingga desa dan kelurahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Januari 2026

Jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat tercatat 647.604 anak.

Pada 2026

Pemprov Jawa Barat membangun Unit Sekolah Baru di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru di tiga lokasi untuk memperluas akses pendidikan.

tahun ini

Pemprov Jawa Barat membangun 203 ruang kelas baru di 102 sekolah.

20 November 2026

Jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat menjadi 437.984 orang, turun 32,37 persen atau 209.620 anak dibandingkan Januari 2026.

21 November 2026

Disdik Jawa Barat menyampaikan rehabilitasi sedang atau berat pada 58 sekolah serta pelaksanaan Program Jabar Sakola untuk menekan putus sekolah. Pemprov juga membentuk tim pemburu anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan.

satu pekan ini

Operator sekolah diminta menyelesaikan perbaikan data dapodik. Sebanyak 182.609 siswa masuk kategori data residu yang perlu diperbaiki.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat tercatat 437.984 orang per 20 November 2026, turun 32,37 persen dari 647.604 anak pada Januari 2026.
  • Who?
    Pemprov Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat yang dipimpin Purwanto, Disdukcapil Jawa Barat, operator sekolah, camat, kepala desa, lurah, serta anak usia sekolah terlibat dalam penanganan ATS.
  • Where?
    Penanganan dilakukan di Jawa Barat, termasuk pembangunan pendidikan di Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta.
  • When?
    Data ATS dihitung hingga 20 November 2026. Purwanto menyampaikan perkembangan program pada Sabtu, 21 November 2026, dan meminta perbaikan data diselesaikan dalam satu pekan.
  • Why?
    ATS tercatat akibat faktor sosial ekonomi, pandangan keluarga, masalah selama sekolah, kesehatan, pindah sekolah atau tamat, serta kesalahan data siswa yang membuat siswa aktif tercatat sebagai ATS.
  • How?
    Pemprov membangun sekolah dan ruang kelas, menjalankan Program Jabar Sakola senilai Rp211 miliar, membentuk tim hingga desa, serta memperbaiki data dapodik 182.609 siswa bersama Disdukcapil.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Di Jawa Barat, masih ada 437.984 anak yang tidak sekolah. Jumlahnya sudah turun dari awal tahun. Pak Purwanto dan pemerintah membuat sekolah, kelas baru, dan bantuan uang untuk anak. Mereka juga mencari anak-anak sampai ke desa. Sekarang data 182.609 anak sedang diperbaiki, karena banyak yang sebenarnya sudah sekolah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penurunan jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat berlangsung bersamaan dengan perluasan infrastruktur, bantuan yang menyasar kebutuhan beragam, serta pelibatan pemerintah hingga tingkat desa. Perbaikan data juga membuka peluang agar anak yang sebenarnya masih bersekolah tercatat dengan tepat, didukung pendampingan bagi keluarga yang memerlukan pembaruan administrasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jabar turun signifikan sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau 209.620 anak dibandingkan Januari 2026 yang jumlahnya 647.604 anak.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menuturkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengurangan ATS, di antaranya pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk memperluas akses anak bersekolah.

Pada 2026, kata Purwanto, pembangunan Unit Sekolah Baru dilakukan di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru di tiga lokasi. Daerah yang menjadi tempat pembangunan infrastruktur tersebut yaitu Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon dan Purwakarta.

1. Perbaikan sekolah terus dilakukan

Kepala Disdik Jabar, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga membangun ruang kelas baru. Total ruang kelas baru yang dibangun tahun ini sebanyak 203 ruang di 102 sekolah. Rianciannya, 114 ruang SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB.

"Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB," ujar Purwanto, Sabtu (21/11/2026).

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga membuat terobosan pendidikan terbaru bernama Program Jabar Sakola (PJS). Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan masyarakat dan menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.

"Dilakukan melalui serangkaian skema bantuan pendidikan yang komprehensif. Dana yang disediakan mencapai Rp211 miliar," ucapnya.

Implementasi kebijakan PJS ini terbagi dalam empat skema bantuan utama yang disiapkan bagi para siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB. Satu, PJS Personal yang ditujukan bagi siswa dari keluarga rentan (Desil 1) yang tidak menerima PKH/PIP.

"Bantuan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa guna mencegah risiko putus sekolah, seperti untuk pembelian seragam, buku hingga ongkos transportasi harian," kata Purwanto.

2. Kerja sama dengan sekolah swasta juga dijalankan

Kepala Disdik Jabar, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Kemudian, PJS Operasional yang merupakan bantuan keringanan beban pembayaran SPP per tahun bagi siswa kelas 11 dan 12 di sekolah swasta yang masuk dalam kategori rentan (Desil 1 dan 2). Istimewanya, khusus untuk jenjang SLB swasta, seluruh siswa akan mendapatkan fasilitas bantuan ini tanpa melihat kriteria desil ekonomi.

"Selanjutnya, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang berupa bantuan pembiayaan mencakup pemenuhan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) serta subsidi SPP bulanan," ucapnya.

Program itu, kata dia, ditujukan bagi siswa yang bersekolah di SMA/SMK swasta yang telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Pemprov Jabar sejak masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Purwanto menambahkan, PJS Mitra Industri yang merupakan program beasiswa pendidikan penuh yang memberikan kesempatan bagi siswa terpilih untuk bersekolah di kawasan SMK Mitra Industri di Bekasi. Siswa akan dibiayai penuh selama tiga tahun hingga lulus dan disiapkan agar siap diserap oleh dunia kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membentuk tim pemburu anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan, dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah. Tim akan mencari tahu penyebab anak tidak sekolah dan kemudian memberikan solusi sesuai masalah yang dihadapi anak tersebut.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, terdapat lima alasan anak tidak sekolah. Pertama, faktor sosial ekonomi, seperti tidak ada uang, sekolah jauh dari rumah, hingga menikah atau mengurus keluarga. Kedua, faktor keluarga yang beranggapan sekolah tidak penting. Ketiga, faktor permasalah saat mengenyam pendidikan, contohnya dikeluarkan pihak sekolah.

"Faktor kesehatan menjadi alasan. Terdapat sejumlah anak yang meninggal dunia saat masih menjadi siswa. Adapun, faktor lainnya yang menjadi alasan kelima, di antaranya disebabkan pindah sekolah atau sudah tamat SMA atau sederajat," katanya.

3. Pendataan anak tidak sekolah masih dilakukan perbaikan

Kepala Disdik Jabar, Purwanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Upaya Pemprov Jabar mengurangi ATS tak berhenti sampai di situ. Purwanto telah menginstruksikan operator sekolah mulai tingkat dasar hingga menengah atas untuk memperbaiki data siswa dalam data pokok pendidikan (dapodik), seperti nomor induk siswa nasional (NISN), nama, tempat dan tanggal lahir, hingga nama ibu kandung.

"Kesalahan memasukkan data mengakibatkan siswa tidak terdaftar sebagai siswa aktif sehingga tercatat sebagai anak tidak sekolah," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan kota/kabupaten untuk mengingatkan operator SD hingga SMP agar memperbaiki data siswa di dapodik dan disesuaikan dengan data yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Pendidikan Jawa Barat pun akan meminta operator di SMA, SMK, SLB untuk melakukan hal serupa.

"Ini yang jadi agenda besar kami. Disdik kabupaten/kota perbaikan dapodik di sekolahnya. Operator sekolah tolong selesai dalam jangka waktu satu pekan ini," kata Purwanto.

Menurut ia, terdapat 182.609 siswa di Jabar yang datanya perlu diperbaiki atau masuk dalam kategori data residu. Setelah data tersebut diperbaiki, maka jumlah ATS bakal semakin turun dari semula sebanyak 437.984 anak per 20 November 2026 menjadi 255.375 anak. Hal itu terjadi karena 182.609 anak sudah masuk dalam dapodik dan tercatat bersekolah.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat Siska Gerfianti menyatakan siap untuk membantu proses perbaikan data siswa yang masuk kategori residu di dapodik.

"Siap bantu urusan ini. Kader kami akan dampingi keluarga di lapangan untuk memperbaiki data anaknya di dapodik," kata Siska.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More