Hasto Tuding Ridwan Kamil Belum Bisa Urus Banjir Kota Bandung

Menurutnya, persoalan-persoalan yang kini masih belum selesai ini akan turut ditangani oleh para calon kepala daerah yang diusung PDIP di Kota Bandung dan Jawa Barat. Seperti soal penanganan kemacetan yang kini masih belum bisa terselesaikan.

"Nah mereka di bawah kepimpinan PDI nanti, masyarakat Jawa Barat bisa melihat adanya perubahan yang sangat fundamental," katanya.

Di sisi lain, Hasto turut menyinggung persoalan sampah yang kini turut menjadi masalah untuk di Kota Bandung. Ia mengatakan, persoalan ini bakal diselesaikan.

"Bagaimana sistem transportasi di Jawa Barat bisa kami atasi, di Bandung tanpa kemacetan, di Bandung tanpa sampah, meskipun yang paling bahaya sekarang adalah sampah demokrasi," ucapanya.

Paslon yang diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat dan Pilwakot Bandung diyakininya memiliki pengalaman. Seperti pasangan nomor urut dua di Pilgub Jabar, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang dianggapnya dapat membereskan persoalan tersebut.

"Kami ingin menampilkan Kota Bandung dengan baik dan kemudian juga Jawa Barat di bawah kepemimpinan sosok yang berpengalaman. Karena kami lihat ternyata Kota Bandung sepuluh tahun di bawah Pak RK, kemudian juga (lima tahun) sebagai gubernur, persoalannya tidak jauh berubah. Bahkan dari banjir saja itu lebih buruk daripada sebelumnya," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto berharap agar Pilkada 2024 ini tidak ada campur tangan kekuasaan. Termasuk penggiringan instrumen-instrumen negara dan aparat kepolisian. Terlebih saat ini dirinya mendapatkan banyak laporan soal keberpihakan aparat kepolisian di beberapa daerah.

"Maka kami mengimbau agar alat-alat negara, karena kami banyak mendapat laporan, aparatur kepolisian banyak dikerahkan untuk mem-backup calon tertentu dan ini merendahkan marwah institusi," katanya.

"Karena institusi yang punya spirit merah putih dengan keteladanan dari Jenderal Hugeng, seharusnya tidak boleh direndahkan marwahnya hanya menjadi tim pemenangan," kata Hasto.

Beberapa daerah yang disebutkannya ada keberpihakan aparat kepolisian yaitu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Sementara di Jabar kata dia masih belum ada laporan soal hal tersebut.

"Seperti di Jawa Tengah yang kami hadapi, itu adalah suatu rezim otoriter populis yang memperpanjang kekuasaannya. Di Sumatera Utara yang kita hadapi adalah rezim Raja Jawa yang mencoba menguasai Sumatera Utara melalui menantunya," tuturnya.