Guru PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Bandung Bisa Hemat Ratusan Miliar Rupiah

20 Agu 2026, 16:57 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Guru PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Bandung Bisa Hemat Ratusan Miliar Rupiah

Ilustrasi guru PPPK di Palembang (IDN Times/Dok. Kominfo Palembang)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah pusat berencana mengambil alih status guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu, yang berpotensi mengurangi beban fiskal Pemkot Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut anggaran PPPK di kota tersebut mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi realisasi pengalihan kewenangan masih ditunggu.
Pemkot Bandung bernegosiasi dengan Kemenkeu soal pencairan DBH dan mempertimbangkan defisit anggaran serta creative financing untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dasar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kamis (20/8/2026)

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung menunggu realisasi pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat. Jika terealisasi, kebijakan itu dapat memberi ruang fiskal dengan penghematan alokasi PPPK hingga ratusan miliar rupiah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah pusat berencana mengambil alih status dan tanggung jawab guru PPPK paruh waktu serta penuh waktu, yang berpotensi mengurangi beban anggaran Pemkot Bandung hingga ratusan miliar rupiah.
Who?
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Pemkot Bandung, pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu terlibat dalam kebijakan dan pembahasan pendanaan.
Where?
Kebijakan berdampak pada Kota Bandung. Pemkot Bandung juga berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan mengenai pencairan Dana Bagi Hasil dan alokasi Transfer ke Daerah.
When?
Muhammad Farhan menyampaikan perkembangan tersebut kepada wartawan di Bandung pada Kamis, 20 Agustus 2026. Realisasi pengalihan tanggung jawab guru PPPK hingga saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut.
Why?
Pengalihan guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat ditujukan mengurangi beban fiskal pemerintah daerah. Pemkot Bandung mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk kebutuhan PPPK.
How?
Pemkot Bandung menunggu realisasi kebijakan pusat, bernegosiasi setiap hari dengan Kemenkeu soal jadwal pencairan DBH, serta mempertimbangkan defisit anggaran dan creative financing untuk pembiayaan kebutuhan dasar serta infrastruktur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah pusat mau mengambil tugas membayar guru PPPK dari Kota Bandung. Pak Wali Kota Muhammad Farhan masih menunggu hal itu benar-benar terjadi. Kalau jadi, Kota Bandung bisa punya uang lebih karena sebelumnya memakai ratusan miliar rupiah untuk guru PPPK. Kota Bandung juga masih bicara dengan Kementerian Keuangan soal dana yang belum banyak cair.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Potensi pengalihan tanggung jawab guru PPPK ke pemerintah pusat membuka ruang fiskal bagi Kota Bandung, mengingat belanja untuk kebutuhan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Sambil menunggu realisasi kebijakan, komunikasi harian dengan Kementerian Keuangan dan opsi pembiayaan kreatif menunjukkan upaya menjaga kapasitas anggaran untuk kebutuhan dasar serta infrastruktur masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Kebijakan pemerintah pusat dalam mengambil alih kewenangan guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu dinilai akan mengurangi beban fiskal daerah. Pemkot Bandung misalnya, di mana alokasi untuk PPPK baik paruh waktu dan penuh waktu sangat besar.

Meski begitu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah kota akan melihat terlebih dahulu bagaimana realisasi pemindahan tanggung jawab guru PPPK tersebut.

"Solusi dari pemerintah itu adalah menjadikan PPPK guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, itu kita sedang tunggu realisasinya," ucap dia kepada wartawan sesuai acara di Bandung, Kamis (20/8/2026).

1. Fiskal Pemkot Bandung bisa sedikit mendapatkan ruang

Ilustrasi guru pppk (IDN Times/Hilmansyah)

Farhan menuturkan, apabila pemindahan tanggung jawab ini sudah terealisasi maka akan memberikan sedikit ruang fiskal untuk Pemkot Bandung. Dia menyebut total ratusan miliar Rupiah yang digelontorkan untuk PPPK di Kota Bandung.

"Kalau sampai itu terjadi, khusus untuk Kota Bandung, akan ada sedikit ruang fiskal bagi PPPK paruh waktu. Ratusan miliar (digelontorkan)," kata dia.

2. Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat

Ilustrasi guru mengajar di sekolah (IDN Times/Sukma Sakti)

Mengenai alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Farhan mengatakan, Pemkot Bandung saat ini masih melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Bagaimanapun juga memang kita masih negosiasi. Dana Bagi Hasil (DBH) kami baru cair kurang dari 10 persen. Nah, setiap hari kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar bisa memberikan jadwal pencairan berikutnya," tuturnya.

3. Pemkot Bandung berpeluang menetapkan defisit anggaran

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Bursa Efek Indonesia, Kamis (13/8).

Lebih jauh, Farhan mengungkapkan, Pemkot Bandung berpeluang menerapkan strategi yang serupa dengan Pemprov Jabar yang kini tengah melakukan defisit anggaran dengan mengerem beberapa belanja untuk kemudian difokuskan ke infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat.

"Kelihatannya nih kami akan mengikuti jejak pemerintah provinsi untuk melakukan atau menerapkan prinsip defisit anggaran. Nah, defisitnya ditutup dari mana? Pembiayaan. Pembiayaan ada dari mana? Itu yang disebut sebagai creative financing," kata dia.

"Itu yang mesti kami lakukan dengan berbagai macam cara, termasuk membantu penyaluran dana APBN di kementerian-kementerian untuk disalurkan kepada Pemerintah Kota Bandung," ujarnya.