Guru Honorer Laporkan Pemkot Bandung ke Ombudsman

Menurut Ketua FAGI Kota Bandung Iwan Hermawan, saat ini terdapat 11.286 guru honorer di Kota Bandung yang tengah harap-harap cemas. Mereka khawatir jika Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang diterima seperti tahun lalu, tidak cair di tahun ini.

Dugaan tersebut tak lepas dari bertabrakannya Peraturan Daerah (Perda) 2 tahun 2018 yang menyatakan jika guru honorer penerima Tamsil di antaranya harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kerja (NUPTK).

Sementara itu, baru-baru ini legislatif meresmikan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 14 Tahun 2019 yang mengatur ruang yang sama, yakni Tamsil bagu guru honorer. Dalam Perwal tersebut, tidak disebutkan adanya keharusan bagi seorang guru honorer memiliki NUPTK.

“Dalam keadaan seperti itu, kami takutkan ada honorer yang memiliki NUPK, justru tidak mendapat honorarium tahun ini,” kata Iwan, kepada wartawan usai memberi laporan pada Ombudsman RI Kota Bandung, Jalan Kebon Waru Utara, Kota Bandung, Senin (20/5).

Tak hanya itu yang kelompok guru honorer kritisi dengan adanya Perwal tersebut. Mereka pun menemukan adanya larangan bagi guru honorer bersertifikasi mendapatkan honorarium dari Pemkot Bandung.

“Sedangkan yang belum bersertifikasi justru mendapat (honorarium),” ujarnya.

Iwan menjelaskan, Perwal tersebut sarat ketimpangan. Bahkan, ia menyebut bahwa Perwal tidak sesuai dengan amanat undang-undang, yang mana harus diterbitkan dengan berbagai kajian strategis.

"Setiap profesi nyaris tidak diajak konsultasi saat Raperwal (Rapat Peraturan Wali Kota). Setelah Perwal jadi pun tidak ada uji publik,” tuturnya.

Kedatangan Koalisi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer Kota Bandung disambut baik Ombudsman RI, salah satunya oleh Sartika Dewi, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Menurut Sartika, laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti lembaganya.

"Kami menyambut baik pelaporannya dan akan kami diskusikan terlebih dahulu apakah ini masuk wilayah kami atau bukan," ujar dia.