Gubernur Ridwan Kamil: Jalur Tambang Parung Panjang Mulai Dibangun

Menurutnya proses panjang harus ditempuh karena pembangunan jalan yang dibiayai pihak swasta dan akan dikelola secara terpadu oleh BUMD PT Jasa Sarana ini merupakan inovasi baru. Sehingga ia sangat bangga hal ini bisa terealisasi.

"Jalur itu berbayar, inovasi dimulai dari regulasi dulu, jadi tidak sesederhana kata-kata. Sampai Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri khusus untuk jalur ini," katanya.

Pemprov Jabar juga memproses perizinan dari Pemkab Bogor dan juga menuntaskan dokumen Amdal. Ia berharap pembangunan jalur khusus ini akan selesai dalam waktu satu tahun ke depan.

"Insya Allah akan beroperasi melewati 12 jembatan, akan ada exit dan entry-nya delapan titik, jadi jalur truk itu tidak terlalu banyak berputar dan bikin macet," kata dia.

Jika jalan ini selesai, dia memastikan tidak akan terjadi lagi percampuran lalu lintas kendaraan tambang dan kendaraan warga yang menyebabkan banyak kerugian dari sisi materil dan nyawa.

"Jalur umum akan kami aspal, akan dianggarkan, tapi dikerjakan setelah jalur tambang beres, karena kalau saya aspal sekarang truk besarnya masih berada di sana nanti rusak lagi. Jadi saya mohon warga bersabar satu tahun," katanya.

Emil mengatakan, jalur khusus tambang akan segera terwujud sehingga masyarakat bisa tenang, pebisnis tetap beroperasi dengan nyaman dan hasil tambang dari wilayah tersebut akan tetap menjadi sumber yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selain jalur khusus tambang, ada jalan akses sepanjang 5 kilometer yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Jabar dengan mekanisme bantuan keuangan pada Pemkab Bogor. "Tolong imbau semua elemen masyarakat untuk mendukung dan menjaga kondusivitasnya," katanya.

Pembebasan lahan sendiri saat ini sudah mencapai 85 persen. Menurutnya pembangunan jalan ini merupakan realisasi dari janji politiknya pada warga Parung Panjang.

"Janji itu tidak seindah yang diomongkan, besok harus beres, tapi nanti melanggar ini-itu, saya sabar saja," tuturnya.

Rencananya jika jalan khusus ini selesai dibangun, maka pengelolaan jalur khusus akan diberlakukan seperti jalan tol.

"Ini tidak pakai dana negara, kami berperan mempermudah ini. Saya akan mengatur regulasinya, supaya seimbang anggaran dan urusan bisnis dan urusan lingkungan sosial," ucapnya.

Pengelolaan jalan akan berupa gabungan antara swasta dan BUMD PT Jasa Sarana. "Jasa Sarana dan swasta akan dicari pola pengelolaan paling baik, tetap akan ada kontrol dari pemerintah provinsi melalui BUMD provinsi," kata dia.