Farhan Tegaskan Tidak Ada WFH untuk ASN di Lingkungan Pemkot Bandung

Farhan menegaskan bahwa layanan masyarakat seperti yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan seluruh unit cabangnya membutuhkan kehadiran fisik ASN. Menurutnya, banyak urusan yang tidak bisa digantikan oleh sistem daring.

“Sejauh ini belum ada WFH, karena kita memang masih membutuhkan kehadiran dan operasional. Banyak hal yang membutuhkan kehadiran secara fisik,” ujar Farhan.

Daripada mengurangi kehadiran ASN, Pemkot Bandung memilih melakukan efisiensi melalui pemangkasan perjalanan dinas dan konsumsi rapat. Langkah ini dianggap lebih efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi yang kami lakukan adalah pada perjalanan dinas dan makan-minum rutin,” kata Farhan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mulai melakukan uji coba work from home (WFH) pada bulan November dan Desember 2025. Rencana WFH ini menyusul adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, sesuai dengan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

Rencana uji coba ini dilakukan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jabar. Sosialisasi WFH ini sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat pada Senin kemarin.

"Hari Senin kemarin sudah disosialisasikan dan surat edaran juga sudah dikeluarkan. Jadi WFH itu akan dilaksanakan November, Desember menjadi uji coba," ujar Kepala BKD Provinsi Jabar, Dedi Supandi saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).