Farhan Tegaskan Tidak Ada WFH untuk ASN di Lingkungan Pemkot Bandung
- Pelayanan publik harus dijalankan secara tatap muka
- Efisiensi Anggaran Dilakukan Tanpa Mengurangi Jumlah Pegawai yang Hadir
- ASN Pemprov Jabar Mulai WFH November-Desember 2025
Bandung, IDN Times - Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Farhan menegaskan ASN tetap bekerja dari kantor alias tidak menerapkan kebijakan WFH. Keputusan ini diambil untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Bandung memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan langsung tanpa hambatan, serta memastikan seluruh ASN berada di garis terdepan menghadapi dinamika kota.
1. Pelayanan publik harus dijalankan secara tatap muka
Farhan menegaskan bahwa layanan masyarakat seperti yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan seluruh unit cabangnya membutuhkan kehadiran fisik ASN. Menurutnya, banyak urusan yang tidak bisa digantikan oleh sistem daring.
“Sejauh ini belum ada WFH, karena kita memang masih membutuhkan kehadiran dan operasional. Banyak hal yang membutuhkan kehadiran secara fisik,” ujar Farhan.
2. Efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengurangi jumlah pegawai yang hadir
Daripada mengurangi kehadiran ASN, Pemkot Bandung memilih melakukan efisiensi melalui pemangkasan perjalanan dinas dan konsumsi rapat. Langkah ini dianggap lebih efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi yang kami lakukan adalah pada perjalanan dinas dan makan-minum rutin,” kata Farhan.
3. ASN Pemprov Jabar Mulai WFH November-Desember 2025
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mulai melakukan uji coba work from home (WFH) pada bulan November dan Desember 2025. Rencana WFH ini menyusul adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, sesuai dengan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.
Rencana uji coba ini dilakukan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jabar. Sosialisasi WFH ini sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat pada Senin kemarin.
"Hari Senin kemarin sudah disosialisasikan dan surat edaran juga sudah dikeluarkan. Jadi WFH itu akan dilaksanakan November, Desember menjadi uji coba," ujar Kepala BKD Provinsi Jabar, Dedi Supandi saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).
