Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunggu Instruksi Berangkat Retreat

Diketahui, Jawa Barat ada empat kepala daerah yang merupakan kader partai banteng merah itu. Mereka adalah Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang,

Mereka kompak tak berangkat retreat bersamaan dengan rombongan kepala daerah lainnya. Setelah mengikuti kegiatan sertijab dan Rapat Paripurna DPRD Jabar, para kepala daerah itu memisahkan diri dari rombongan retret.

Ono menuturkan, PDIP akan menunggu instruksi lanjutan dari Megawati ihwal keputusan retret. Perihal tidak sertanya empat kepala daerah dalam kegiatan retret, kata Ono, pihaknya tak menginformasikannya kepada Dedi Mulyadi.

Menurutnya hal itu adalah kewenangan partai. Di sisi lain, kegiatan retret tak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Saya pastikan mereka tidak ikut rombongan kepala daerah lain yang informasi dengan Pak Dedi Mulyadi akan secara bersamaan ke Magelang. Jadi empat kepala daerah ini di luar rombongan,” ungkap Ono.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengatakan, dirinya memutuskan untuk mengikuti instruksi partai soal penundaan mengikuti retreat.

Imron mengaku telah mengetahui instruksi itu dan sengaja datang ke Bandung untuk berkonsultasi dengan DPD PDIP.

"Kami ikut keputusan partai. Baru tahu surat instruksi tadi malam. Tetap ke Bandung hari ini sengaja untuk konsultasi ke DPD, tapi memang agendanya kumpul di Bandung," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hingga hari ini semua kepala daerah di Jabar bakal tetap mengikuti retreat di Magelang. Diketahui, beberapa kepala daerah di Jabar merupakan kader PDIP seperti Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran.

"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," kata Dedi Mulyadi saat tiba di Gedung DPRD Jabar untuk melakukan sertijab, Jumat (21/2/2025).

Terkait permintaan Megawati kepada kadernya yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan mengikuti retret, Dedi mengatakan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah ialah mengikuti sistem yang ada di pemerintahan.

Meski demikian, dia menyebut apa yang disampaikan Megawati menjadi hak yang bersangkutan sebagai ketua umum partai politik.

"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," jelasnya.