DPRD Jabar Minta BUMD Tak Menghasilkan Segera Merger

Berdasarkan LKPJ 2022, Sugianto mengungkapkan, sudah direkomendasikan agar hal ini bisa diperbaiki oleh Pemprov Jawa Barat. Namun, dia merasa tidak ada tindak lanjut yang dijalankan agar ada perbaikan, salah satunya kinerja Agronesia.

"Misalnya Agronesia, ini kan seperti hidup mati tidak mau terus saja begitu bertahun-tahun dibiarkan ini akibatnya makin lama makin dalam. Mana mungkin Agronesia bisa bersaing dengan yang perusahaan tenologi canggih," katanya.

Maka dari itu, Sugianto melanjutkan, pansus I DPRD Jawa Barat harus bisa menyelesaikan permasalahan itu, apakah bentuknya merger atau ada langkah lain yang harus dirumuskan oleh pansus. Karena, jika tidak maka kondisi dari tahun ke tahun kondisinya tidak akan berubah.

"Contoh migas hilir itu koorbisnisnya menghasilkan karena menjual gas dan memiliki potensi bisnis yang positif. Mari kita melihatnya lebih dalam, apakah keadaan seperti ini kita yang salah atau kondisinya yang salah?" kata dia.

Sementara itu Kepala Biro BIA Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati tidak menampik atas yang disampaikan oleh anggota Pansus I itu. Menurutnya, pemerintah harus tegas pada tahun ini berkaitan dengan strategi kegiatan apa yang diambil untuk BUMD ini.

"Sudah kami susun, kami lampirkan simulasi kalau disebutkan klasifikasi bisnis boleh kami merger tapi harus mendukung. Karena kami melakukan penggabungkan koorbisnis," ucapnya.

"Pada 2022 kami melakukan inventarisasi dan 2023 kami sudah tegas dengan meng-cut-off PT. Jaswita di tahun 2023. Sedangkan untuk Agronesia, kami simulasikan subholding ini yang sedang dilakukan," kata Lusi.