Disebut dalam Dugaan Korupsi IUP Tanah Bambu, HIPMI Jabar Dukung Mardani

Sebelumnya, Surya Batara Kartika pun meminta Komisi Yudisial untuk melakukan supervisi ketat proses hukum yang sedang berjalan. Hal itu, ujar Surya Batara Kartika, perlu dilakukan untuk menghindari dugaan upaya kriminalisasi dibalik pemanggilan Ketua Umum BPP Hipmi, Mardani H Maming.

"KY harus turun tangan memantau persidangan tersebut karena dikhawatirkan kental dengan aroma kriminalisasi," tegasnya.

Sementara pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming hadir memberikan kesaksiannya. Ia menjelaskan di persidangan sebagai saksi bahwa pengalihan IUP telah sesuai prosedur sebagaimana yang dilakukan terdakwa Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

"Proses pembuatan IUP pendelegasian kepala dinas dibawa kepada saya berupa SK dan ada surat rekomendasi bahwa ini sudah sesuai prosedur diparaf oleh Kabag Hukum bisa Asisten atau Sekda sehingga saya tanda tangan," kata Mardani dalam kesaksian di persidangan hari ini.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim Yusriansyah, Mardani menjelaskan keluarnya SK yang ditandatangani bupati berdasarkan permohonan perusahaan yang diproses kepala dinas.

Kemudian prosesnya berlanjut ke provinsi untuk diverifikasi hingga tidak ada masalah. Selanjutnya dibawa ke pemerintah pusat hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan sertifikat clean and clear (CnC) menyatakan tidak ada permasalahan kala itu tahun 2011.

"Permasalahan dan perbedaan pendapat ini baru muncul tahun 2021 setelah adanya laporan gratifikasi kepala dinas terkait peralihan IUP di tahun 2011. Anehnya, perusahaan sendiri tidak protes saat ada perubahan kala itu bahwa ini tidak benar segala macam misalnya," jelas Mardani, dilansir Antara.

Dia pun merasakan selama ini adanya pengaturan dan "framing" mau menjatuhkan dirinya secara publik dengan menyebut Ketum Hipmi dan Bendum PBNU tidak hadir di persidangan.

"Insya Allah nanti dalam prosesnya akan ketahuan siapa pihak yang ada di balik permasalahan ini," ujarnya.

Kepada wartawan usai persidangan, Mardani menyatakan sebagai warga negara yang taat hukum dirinya hadir langsung bersaksi di persidangan sebagaimana perintah majelis hakim pada sidang sebelumnya.

"Minggu lalu kan saya mau bersaksi secara daring tapi ditolak hakim padahal majelis sendiri pada sidang sebelumnya mengizinkan hal itu. Sedangkan pada sidang-sidang awal saya sudah menyampaikan surat izin secara resmi bahwa tidak bisa berhadir karena sakit dan adanya kegiatan Hipmi bersama presiden di Istana," katanya.

Kehadiran Mardani bersaksi di persidangan hari ini turut dikawal 1.000 anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Banser Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai bentuk solidaritas dan dukungan secara moril kepada Mardani selaku Bendahara Umum PBNU.

"Ansor dan Banser tugas pokoknya mengawal kiai, karena beliau jajaran terpenting di PBNU maka sewajarnyalah kami kader-kader NU memberikan dukungan moril. Kami pertegas tidak ada istilah demonstrasi, ini aksi simpati," kata Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Kalsel Teddy Suryana.