Data Penerima Bansos Kabupaten dan Provinsi Jabar Tak Singkron

07 Agu 2021, 11:00 WIB

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) menemukan perbedaan data penerima bantuan sosial (Bansos) COVID-19 antara provinsi dan daerah. Kasus ini diketahui berada di Kabupaten Cirebon.

Husin, Angota Komisi III DPRD Jabar mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan ada data bantuan sosial masyarakat khususnya di Desa Mundu, Kabupaten Cirebon, berbeda dengan data dari bansos provinsi.

"Yang jelas, setiap usulan penerima bantuan selalu berbeda dengan penerimaan di lapangan. Tentu ini ada sebuah kesalahan dalam pendataan," ujar Husin, berdasarkan keterangan resmi (7/8/2021).

1. Dewan menemukan ada bantuan yang tetap diberikan pada warga yang sudah meninggal

Ilustrasi bantuan sosial. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Perbedaan data ini, Husin bilang, dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bansos, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga ia meminta persoalan ini diselesaikan.

Husin melihat, banyak masyarakat yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan COVID-19, baik dari pemerintah pusat, daerah dan provinsi.

"Yang seharusnya mendapatkan bantuan ternyata tidak, yang sudah meninggal ternyata menerima bantuan atau yang ternyata orang kaya malah masih terdaftar sebagai penerima bantuan," katanya.

2. Anggaran penanggulangan pandemik Pemprov Jabar untuk masyarakat hanya Rp50 miliar

Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Berdasarkan hasil pertemuan Badan Anggaran (Banggar) dan rapat-rapat dengan Tima Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD, alokasi anggaran hanya sebesar Rp50 miliar untuk penanggulangan pandemik COVID-19.

"Sedangkan, pemerintah pusat alokasi anggaran mencapai Rp15 triliun. Sehingga ada ketimpangan bantuan atau alokasi anggaran bansos COVID-19," ungkapnya.

3. Pemprov diminta mengalokasikan dana bansos lebih pada masyarakat

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Selama penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan berlevel, masyarakat mendapatkan bansos dari tiga pintu: dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

"Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat jomplang. Saya mendorong agar pemprov mengalokasikan lebih untuk bantuan masyarakat Jawa Barat," kata dia.