Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Buruh Jabar tolak upah minimum 2022 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil)
  • SPN Jawa Barat menilai UMP 2027 sebesar Rp3 juta, naik 29,44 persen, positif bagi buruh, tetapi baru mencapai sekitar 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak.

  • Serikat berharap kenaikan upah berikutnya mempercepat pencapaian KHL dan mengurangi kesenjangan upah, termasuk dengan mengangkat upah minimum wilayah Priangan Timur.

  • Buruh akan mengawal penetapan UMK dan UMSK oleh Dewan Pengupahan kabupaten/kota agar tetap mengacu pada aturan berlaku, yakni PP Nomor 49.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2027

UMP Jawa Barat naik 29,44 persen atau menjadi Rp3 juta. SPN Jawa Barat menilai kenaikan itu positif, tetapi masih sekitar 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    SPN Jawa Barat menilai UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta, naik 29,44 persen, masih sekitar 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak.
  • Who?
    Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat dan ketuanya, Dadan Sudiana, menyampaikan penilaian serta akan mengawal penetapan UMK dan UMSK.
  • Where?
    Jawa Barat, termasuk wilayah Priangan Timur seperti Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya.
  • When?
    Dadan Sudiana menyampaikan pernyataan pada Sabtu, 21 November 2026, setelah keputusan UMP Jawa Barat 2027 diumumkan.
  • Why?
    UMP dinilai belum memenuhi KHL karena masih terdapat selisih sekitar 30 persen untuk mencapai standar kebutuhan hidup layak di Jawa Barat.
  • How?
    Buruh mengawal pembahasan UMK dan UMSK melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta meminta penetapan tetap mengacu pada PP Nomor 49.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Upah minimum Jawa Barat tahun 2027 naik jadi Rp3 juta. Pak Dadan dari SPN bilang ini baik untuk buruh. Tapi uang itu baru cukup sekitar 70 persen untuk hidup layak. Buruh masih ingin naik lagi 30 persen. Sekarang buruh juga mengawasi upah di kota dan kabupaten supaya sesuai aturan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kenaikan UMP Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen dipandang buruh sebagai kemajuan nyata karena membawa capaian upah ke sekitar 70 persen kebutuhan hidup layak dan menyisakan jarak yang dinilai semakin terjangkau. Kebijakan ini juga berpotensi mengangkat upah minimum di Priangan Timur, sementara pengawalan UMK dan UMSK menjaga pembahasan tetap berjalan sesuai aturan berlaku.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen atau Rp3 juta menjadi langkah positif bagi kesejahteraan buruh. Meski begitu, besaran upah tersebut dinilai masih belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ketua SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana mengatakan, capaian UMP saat ini baru sekitar 70 persen dari kebutuhan hidup layak di Jawa Barat. Artinya, masih ada selisih sekitar 30 persen untuk mencapai standar tersebut.

"Walaupun dari sisi capaian menuju Kebutuhan Hidup Layak (KHL), angkanya masih sekitar 70 persen dari kebutuhan hidup layak di Jawa Barat. Namun, dengan kenaikan yang cukup besar ini, tahapan menuju 100 persen KHL tidak terlalu jauh. Tinggal sekitar 30 persen lagi," kata Dadan, Sabtu (21/11/2026).

1. Buruh berharap target KHL bisa tercapai lebih cepat

Buruh Jabar tolak upah minimum 2022 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil)

Dadan berharap kenaikan upah pada tahun-tahun berikutnya bisa terus mendekatkan pekerja pada standar kebutuhan hidup layak. Bahkan, ia berharap capaian tersebut bisa meningkat lebih cepat pada tahun depan.

Menurutnya, kenaikan UMP kali ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan upah antardaerah di Jawa Barat. Daerah yang selama ini memiliki upah minimum relatif rendah, khususnya di wilayah Priangan Timur, bisa ikut terdorong.

"Wilayah Priangan Timur seperti Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya, dengan adanya UMP ini, upah minimumnya ikut terangkat," ujarnya.

2. Buruh akan kawal penetapan UMK dan UMSK di daerah

Buruh Jabar tolak upah minimum 2022 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil)

Setelah keputusan UMP diumumkan, buruh selanjutnya fokus mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dadan mengatakan, pembahasan UMK dan UMSK kini menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi berwenang membahas UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

"Ini menjadi pelajaran bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena sudah ada putusan PTUN yang mengatur bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang baru, kewenangan tersebut tetap berada di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota," katanya.

3. Buruh minta penetapan upah tetap mengacu aturan yang berlaku

Aksi buruh Jabar tolak upah minimum 2021 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil)

Meski pembahasan UMK dan UMSK dilakukan di tingkat kabupaten/kota, Dadan memastikan kalangan buruh tetap akan mengawal prosesnya. Dia mengatakan, rapat pleno Dewan Pengupahan di sejumlah kabupaten/kota mulai berjalan.

Dadan juga mengingatkan agar penetapan UMK dan UMSK tetap mengikuti ketentuan pengupahan yang berlaku. Sebab, menurutnya, aturan pemerintah terbaru sebagai turunan undang-undang belum diterbitkan.

"Jadi, kami tetap mengawal agar proses penetapan UMK dan UMSK kabupaten/kota sesuai dengan aturan yang masih berlaku, yaitu PP Nomor 49," tuturnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More