BEM SI Jabar: Mundur Tidaknya Wapres Gibran Tak Selesaikan Masalah

Menurutnya, saran Presiden Prabowo Subianto agar Gibran membuktikan persoalan tersebut melalui jalur pengadilan merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, prosesnya harus benar-benar dilakukan secara terbuka dan tidak sekadar menjadi alasan untuk menunda penyelesaian polemik.

"Kami menunggu langkah nyata, bukan manuver wacana," ujarnya.

Sanditya menegaskan, kemungkinan mundurnya Gibran tidak akan membuat mahasiswa menghentikan pengawalan terhadap persoalan tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi perhatian BEM SI Jabar. Pertama, memastikan proses penyelesaian polemik berjalan sesuai konstitusi dan tidak disertai transaksi politik.

Kedua, menuntut kejelasan hukum atas polemik dokumen yang menyeret nama Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut penting karena dapat menjadi preseden mengenai standar persyaratan bagi pejabat publik di masa mendatang.

Ketiga, melakukan konsolidasi dan kajian bersama mahasiswa. Aksi lanjutan juga berpeluang dilakukan apabila muncul indikasi persoalan tersebut ditutup-tutupi.

"Kami akan melaksanakan konsolidasi dalam waktu dekat, kajian, dan mungkin akan melaksanakan aksi jika ada tanda-tanda persoalan ini ditutup-tutupi," katanya.

Di tengah perdebatan mengenai pilihan pengunduran diri atau pemakzulan, BEM SI Jabar menilai kedua mekanisme tersebut harus tetap berpijak pada konstitusi. Sanditya mengatakan, pemakzulan merupakan mekanisme yang memiliki tahapan dan persyaratan ketat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Adapun prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Menurutnya, pihak yang mendukung pemakzulan memiliki argumen bahwa mekanisme tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus pertanggungjawaban pejabat publik. Sebab, pengunduran diri dikhawatirkan membuat persoalan yang menjadi polemik justru tidak pernah terjawab.

"Argumen ini patut dipertimbangkan. Sikap kami, mekanisme apa pun yang dipilih harus menghasilkan kejelasan bagi rakyat. Kalau mundur, tetap harus ada pembuktian hukum yang tuntas," ujarnya.

Ia juga meminta DPR tidak ragu menjalankan mekanisme konstitusional apabila memang terdapat dasar hukum untuk melakukan pemakzulan.

"Kalau ada dasar konstitusional untuk pemakzulan, DPR harus berani menempuhnya secara terbuka, bukan dijadikan alat tawar-menawar politik," kata Sanditya.

Lebih jauh, Sanditya menilai pengunduran diri satu pejabat tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Menurutnya, persoalan mendasar justru terletak pada lemahnya verifikasi persyaratan pencalonan, menurunnya kepercayaan publik, hingga munculnya persepsi bahwa penegakan hukum belum berlaku setara bagi semua pihak.

"Jangan sampai mundurnya Wapres dijadikan katup pelepas tekanan, lalu semua kembali seperti biasa. Yang kami minta adalah pembenahan sistem, bukan pergantian figur semata," kata dia.

Sanditya pun mengajak mahasiswa di berbagai kampus untuk kembali memperkuat konsolidasi dan mengorganisasi gerakan agar tidak terpecah oleh dinamika politik elite. Ia mengingatkan agar momentum tersebut tidak dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan yang sedang berkonflik.

"Saya berpesan kepada seluruh mahasiswa yang ada hari ini untuk tetap mengawal apa yang menjadi dinamika bangsa kita. Kita perlu melakukan konsolidasi, mengorganisasi massa, dan merapatkan kembali barisan di setiap kampusnya," kata dia.

"Jangan jadikan momentum ini hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan elite yang sedang berkonflik. Kita harus tetap ada dalam satu napas pergerakan untuk mengawal bangsa kita agar lebih baik," ujarnya.