Bandung Zoo Gelar Kesenian Sunda di Tengah Kisruh Sengeketa Lahan

Pada kegiatan kemarin, lanjutnya, pengelola Kebun Binatang Bandung menggelar acara haul Ema Bratakoesoema. Ema merupakan pendiri Kebun Binatang Bandung. Pada acara haul Ema Bratakoesoema ini, kata Bisma, turut diperkenalkan seni budaya Sunda.

“Kesenian Sunda perlu diperkenalkan lebih banyak agar generasi muda lebih mengenal,” ujar Bisma.

Bisma mengatakan, Kebun Binatang Bandung akan terus berupaya membantu mengenalkan dan melestarikan seni budaya Sunda.

“Edukasi mengenalkan budaya Sunda, salah satunya kesenian tradisional, karena yayasan ini salah satu fungsinya harus mengedepankan fungsi edukasi. Selain lingkungan hidup, juga pagelaran memperkenalkan budaya,” ujar Bisma.

Ihwal lingkungan hidup, Bisma mengatakan, di Kebun Binatang Bandung banyak pepohonan yang tinggi. Bahkan, kata dia, banyak flora di Kebun Binatang Bandung yang usianya di atas seratus tahun.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya mengamankan aset lahan yang saat ini menjadi Kebun Binatang Bandung. Satpol PP telah melayangkan surat teguran 3 untuk Yayasan Margasatwa Tamansari yang masih menempati lahan tersebut. Kebun binatang Bandung terancam tutup pada 25 Juli 2023

Adapun dalam pengamanan aset tanah Kebun Binatang, Pemkot Bandung didampingi Forkopimda (Kejaksaan Negeri, Polrestabes, Kodim 0618/BS) serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan supervisi Korsupgah KPK-RI.

Kepala Bidang Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah BKAD Kota Bandung, Awal Haryanto mengungkapkan, kewajiban Pemkot Bandung dalam mengamankan asetnya jelas tertulis di dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf e Peraturan Darah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa Pengamanan fisik tanah dilakukan, antara lain dengan mengambil alih dan menertibkan penguasaan tanah oleh pihak lain yang tidak didukung dokumen yang sah.

Ia menjelaskan, penguasaan fisik oleh Yayasan tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan karena jelas Yayasan Margasatwa Tamansari menempati lokasi tersebut dengan perjanjian sewa, yaitu pertama kali sewa-menyewanya secara resmi dilakukan sejak Tahun 1970.

“Pemerintah Kota Bandung memiliki hak kepemilikan berupa segel pembelian sejak tahun 1920 sampai 1939 untuk lokasi tersebut. Jadi jelas lokasi tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kota Bandung, bukan tanah negara bebas,” ujarnya beberapa waktu lalu.