Ade Yasin Terjaring OTT KPK Bersama BPK RI Perwakilan Jabar

27 Apr 2022, 10:45 WIB

Bupati Kabupaten Bogor Bogor Ade Yasin (Dok. Humas Kabupaten Bogor)

Bandung, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati kabupaten Bogor Ade Yasin. Politisi PPP itu diamankan bersama sejumlah pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

"Benar, tadi malam sampai pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat. Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (27/4/2022).

KPK sendiri masih belum membeberkan secara gamblang kasus apa yang membuat Ade Yasin terjaring OTT. Namun, BPK RI Jabar sendiri sebelumnya sempat berurusan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar).

1. Dua pegawai BPK RI Perwakilan Jabar terjaring OTT oleh Kejati Jabar

Bupati Bogor Ade Yasin dan putri sulungnya positif COVID-19 (Instagram.com/ademunawarohyasin)

Kejati Jabar juga melakukan OTT pada dua pegawai BPK RI karena melakukan pemerasan terhadap satu RSUD Cabang Bungin dan 17 puskesmas di Kabupaten Bekasi. Adapun total uang yang terkumpul mencapai Rp 350 juta.

Dua orang berinisial AMR dan F ini dinamakan di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi pada Rabu (30/3/2022) malam. Namun, Kejati akhirnya menggelar perkara dan menetapkan hanya satu orang tersangka yaitu AMR.

"Oknum AMR ditetapkan sebagai tersangka. Sudah penuhi dua alat bukti perkara naik ke penyidikan dan tersangka F masih belum ditemukan cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Oknum F diserahkan ke BPK Jabar untuk pembinaan," kata dia.

2. Status jabatan dicopot namun belum tentu diberhentikan sebagai pegawai

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (wartapemeriksa.bpk.go.id)

Kepala Kanwil BPK RI Jawa Barat Agus Khotib bilang bahwa kedua orang itu langsung diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pemeriksa. Adapun terkait status ASN-nya, Agus mengatakan perlu proses panjang. Namun yang pasti, untuk saat ini pegawai berinisial AMR dan F tersebut diberhentikan sebagai pemeriksa.

"Untuk dua orang ini akan dinonaktifkan sebagai pemeriksa, kalau proses ASN panjang. Tapi pertama kami setop sebagai pemeriksa," ucap Agus di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/3/2022).

3. BPK RI Perwakilan Jabar akan mengganti dengan wajah baru

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (setkab.go.id)

Agus mengatakan untuk tim pemeriksa yang saat ini tengah bekerja di Kabupaten Bekasi seluruhnya akan ditarik. BPK RI perwakilam Jabar akan mengganti tim pemeriksa dengan wajah-wajah baru.

"Kami harus menyelesaikan audit sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tim akan kami ganti, mungkin kami akan cari orang lebih fresh dari segi integritas," katanya.