Ade Yasin Kena OTT KPK, Ridwan Kamil Minta Wabup Bogor Ambil Alih

Sebelumnya, Emil menyatakan bahwa sangat prihatin atas OTT KPK pada Ade Yasin dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jabar. Ia juga merasa kaget atas berita kurang baik ini.

"Saya kaget terus terang, berita tadi pagi OTT KPK dan kami belum tahu perkaranya apa tapi saya prihatin. Ini berkali-kali diingatkan termasuk kemarin pelantikan Wali Kota Bandung," ujar Emil di Cianjur, Rabu (27/4/2022).

Setiap melantik bupati dan wali kota di Jabar, Emil bilang bahwa ada tiga pesan yang terus diamanatkan untuk diterapkan dalam memimpin daerah masing-masing. Namun, hal ini kerap dilanggar dan akhirnya tersandung kasus korupsi dan sebagainya.

"Memimpin itu dasarnya tiga. Integritas, melayani sepenuh hati, dan selalu profesional. Kalau salah satu patah seperti ini, tentu sangat memprihatinkan dan kita monitor terus," ungkapnya.

Emil menambahkan, kepala daerah di 27 kabupaten dan kota harus menjauhi praktik di luar tiga amanat yang dititipkannya ini. Jika dilakukan dengan baik, menurutnya, kepala daerah akan memimpin dengan tenang dan lancar.

"Kita mendukung setiap aparat penegak hukum, mau aparat kejaksaan, kepolisian, KPK dalam membrerantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)," katanya.

KPK melakukan OTT pada Bupati kabupaten Bogor Ade Yasin. Politisi PPP itu diamankan bersama sejumlah pihak dari BPK Jabar.

"Benar, tadi malam sampai pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat. Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (27/4/2022).

KPK sendiri masih belum membeberkan secara gamblang kasus apa yang membuat Ade Yasin terjaring OTT. Namun, BPK RI Jabar sendiri sebelumnya sempat berurusan dengan Kejaksaan Tinggi Jabar.

Di sisi lain, Kejati Jabar juga sempat melakukan OTT pada dua pegawai BPK RI karena melakukan pemerasan terhadap satu RSUD Cabang Bungin dan 17 puskesmas di Kabupaten Bekasi. Adapun total uang yang terkumpul mencapai Rp350 juta.

Dua orang berinisial AMR dan F ini dinamakan di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi pada Rabu (30/3/2022) malam. Namun, Kejati akhirnya menggelar perkara dan menetapkan hanya satu orang tersangka yaitu AMR.

"Oknum AMR ditetapkan sebagai tersangka. Sudah penuhi dua alat bukti perkara naik ke penyidikan dan tersangka F masih belum ditemukan cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Oknum F diserahkan ke BPK Jabar untuk pembinaan," kata dia.